Solidaritas perempuan Palembang siapkan pameran hasil bumi

Palembang (ANTARA News Sumsel) - Aktivis kesetaran gender dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan Palembang, Sumatera Selatan, menyiapkan pameran hasil bumi yang akan digelar di Kambang Iwak Palembang, 22 April 2018.

Pameran itu dilakukan untuk menyemarakkan Hari Bumi yang diperingati secara internasional, kata pengurus Solidaritas Perempuan Palembang Ressy Tri Mulyani di Palembang, Rabu.

Selain menggelar pameran, pihaknya bersama aktivis lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumsel, Pilar Nusantara (Pinus), Hutan Kita Institute (HaKI), Women`s Crisis Center (WCC), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Mahasiswa Hijau Indonesia(MHI) dan Perkumpulan Tanah Air (PeTA) Sumsel melakukan aksi bagi-bagi bibit buah dan pohon perlindungan di halaman Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) Palembang, katanya.

Menurut dia, kegiatan tersebut dilakukan untuk menunjukkan peran perempuan dalam mengelola hutan dan lahan yang ada di desa-desa dengan baik.

Selain itu berperan dalam mempertahankan wilayah kelola atas sumber daya alam di provinsi yang memiliki 17 kabupaten dan kota itu, serta mengelola hutan dan lahan yang adil dan lestari, katanya.

Dia menjelaskan, sebagai negara agraris, pertanian merupakan sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat Indonesia dan hampir 60 persen yang mengelola pertanian tersebut adalah perempuan.

Perempuan mempunyai peran dan pengetahuan yang sangat baik dalam setiap tahapan pengelolaan lahan, namun tidak dijadikan sebagai referensi dan pertimbangan dalam berbagai proses tata kelola dan pengambilan keputusan terkait soal lahan termasuk soal hak perempuan atas tanah.

Meskipun belum cukup kuat secara subtansi tetapi perempuan memiliki semangat juang yang luar biasa dalam mempertahankan wilayah kelola atas sumberdaya alam di komunitasnya masing-masing.

Melalui momentum peringatan Hari Bumi tahun ini diharapkan perempuan mendapat perhatian yang lebih besar serta dilibatkan secara maksimal dalam proses tata kelola SDA dan pengambilan keputusan terkait soal hutan dan lahan, katanya.