PBB: Indonesia tidak sendirian hadapi gizi buruk

Jakarta (ANTARA News Sumsel) - Pelapor Khusus Dewan HAM PBB untuk Hak atas Pangan Hilal Elver menyatakan Indonesia tidak sendirian dalam menghadapi gizi buruk, karena negara-negara Asia Tenggara dan Afrika pun mengalami masalah serupa.

"Pemerintah (Indonesia) menyadari bahwa gizi buruk adalah masalah serius. Pemerintah berusaha mengurangi kasus gizi buruk tetapi perkembangannya sangat lambat," ujar Hilal dalam konferensi pers di kantor UNDP, Jakarta, Rabu.

Berkenaan dengan kekurangan gizi, sekitar 9 juta anak Indonesia berusia di bawah lima tahun mengalami stunting, ini hampir 30 persen dari jumlah seluruh anak di Indonesia.

Masalah gizi buruk paling disorot saat 72 anak di Kabupaten Asmat, Papua, meninggal akibat campak dan gizi buruk beberapa bulan lalu. Isu ini, menurut PBB, tidak hanya disebabkan kerawanan pangan yang kronis tetapi juga kurangnya akses pada layanan kesehatan yang layak.

"Kami berharap peristiwa tragis di Asmat tidak terulang kembali karena ini memalukan bagi negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik dan sumber daya melimpah, tetapi masih ada warganya yang menderita gizi buruk," tegas Hilal.

Gizi buruk tidak hanya dialami anak-anak yang hidup di daerah terpencil dan pedesaan, tetapi juga perkotaan.

"Di pinggiran Jakarta saya bahkan melihat masih banyak anak menderita gizi buruk dan kemiskinan. Ini artinya kita membutuhkan upaya nasional untuk mengatasi isu ini," tutur perempuan asal Turki itu.

Hilal mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia, terutama Presiden Joko Widodo, untuk memprioritaskan penyelesaian masalah gizi buruk antara lain melalui peningkatan mata pencaharian masyarakat Papua untuk menjamin ketahanan pangan.

Pemerintah juga perlu mengambil tindakan untuk mengatasi akar penyebab kerawanan pangan, termasuk kebijakan mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan perlindungan sosial, pendidikan, dan mata pencaharian.

Solusi untuk gizi buruk, menurut Hilal, tidak hanya bergantung pada konsumsi makanan tetapi pada layanan kesehatan yang baik, kesejahteraan sosial, program penanggulangan kemiskinan, air bersih, dan sanitasi.

"Dalam hal ini, pemerintah harus mengambil pendekatan holistik dalam perwujudan hak atas pangan, terutama dalam menanggapi kondisi darurat dimana Papua adalah contoh luar biasa saat ini," tutur dia.

Hilal Elver melakukan kunjungan resmi ke Indonesia sejak 9 April lalu untuk menilai bagaimana rakyat Indonesia menikmati hak atas pangan, juga memberikan rekomendasi praktik kebijakan atas tantangan yang dihadapi saat ini.

Selama 10 hari di Indonesia, ia berkunjung ke Yogyakarta, Palembang, dan Ambon untuk mempelajari praktik-praktik dan isu khusus yang berkaitan dengan perbedaan wilayah. Hilal juga berdialog dengan perwakilan pemerintah diantaranya Menteri Pertanian Amran Sulaiman serta Menteri KKP Susi Pudjiastuti, dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan, serta anggota masyarakat sipil.

Hasil penilaiannya akan disusun dalam sebuah laporan yang akan disampaikan dalam Sidang Dewan HAM PBB, Juni 2019.