Nelayan Banyuasin keluhkan persyaratan sertifikat dapatkan modal

id nelayan,melaut,sertifikat tanah,modal kerja,komisi iv dprd,kesulitan modal,eddy prabowo,modal usaha,persayaratan dapat modal

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo (kiri) secara simbolis menyerahkan bantuan permodalan kepada nelayan Sungsang Kabupaten Banyuasin pada Kunjungan Kerja Komisi IV di Pasar Kuliner BKB Palembang, Kamis (12/4). (ANTARA News Sumsel/Feny Selly/Ang/18)

....Bahkan saat tidak enak badan, saya pun harus melaut karena jika tidak melaut, maka keluarga tidak makan. Pernah saya hanya bawa pulang uang Rp150 ribu setelah tiga hari melaut....
Palembang (ANTARA News Sumsel) - Sejumlah nelayan Kbupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, mengeluhkan persyaratan dari perbankan yang mengharuskan adanya sertifikat bukti kepemilikan rumah untuk mendapatkan modal kerja.

Naroli, warga perkampungan nelayan Sungsang, Banyuasin, di Palembang, Jumat, mengatakan, pada umumnya nelayan hanya memiliki sebuah bangunan rumah semi permanen di bantaran sungai yang sudah tentu tidak ada sertifikat kepemilikannya.

"Bisa tidak diganti dengan yang lain, semisal BPKB motor," kata Naroli yang dijumpai di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Sumsel.

Senada, Ruslan Aziz (64), Desa Juru Taro, Muara Sugihan mengatakan kondisi ini juga yang membuat nelayan sulit untuk keluar dari kemiskinan.

Ia menceritakan, dirinya yang menjadi nelayan sejak 40 tahun silam ini dipastikan membutuhkan modal kerja untuk melaut hingga ke Pulau Natuna, Kepulauan Riau.

Ia memiliki kapal berkapasitas 5 GT yang digunakan bersama empat rekannya. Setiap keuntungan yang didapat dari penjualan ikan akan dibagi rata setelah dikurangi biaya produksi.

Ayah empat orang anak ini mengatakan sejauh ini jumlah pendapatan yang diperoleh selalu tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga karena jumlah tangkapan selalu menurun sejak 10 tahun terakhir. Namun, ia tetap bertahan karena tidak memiliki kepandaian lain selain menjadi nelayan.

"Bahkan saat tidak enak badan, saya pun harus melaut karena jika tidak melaut, maka keluarga tidak makan. Pernah saya hanya bawa pulang uang Rp150 ribu setelah tiga hari melaut," kata dia.

Kesulitan meningkatkan pendapatan ini, bukan semata-mata karena jumlah tangkapan ikan yang berkurang tapi juga dipengaruhi oleh ketergantungan nelayan dengan tauke ikan.

Kelemahan mengakses lembaga keuangan formal untuk modal kerja membuat Ruslan terikat puluhan tahun dengan tauke sehingga mau tidak mau dirinya menjual harga ikan dengan harga di bawah pasar.

"Jika saja saya tidak terikat dengan tauke, mungkin saya bisa jual ikan dengan harga yang lebih tinggi. Tapi mau bagaimana lagi, jika kami butuh uang, hanya tauke yang bisa meminjamkan," ujar dia.

Terkait ini, Ketua Komisi IV DPR RI Eddy Prabowo mengatakan legislator telah memahami kondisi ril yang dihadapi nelayan selama ini. Saat ini DPR RI sedang mendorong agar Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan modal kerja perbankan.

"Ini sedang kami godok, supaya diterima oleh perbankan. Mengapa tidak bisa, jika pemerintah mau menjamin," kata dia.

Ia mengatakan kesejahteraan nelayan ini merupakan salah satu agenda penting Komisi IV DPR RI yakni bagaimana para nelayan ini terpenuhi hak dasarnya sebagai warga negara.

"Sebelumnya kami mengusung program bantuan tunai langsung berupa modal usaha ke istri-istri para nelayan, tapi belum juga tepat sasaran, mesti dikawal lagi. Selain itu, pemerintah juga sudah merealisasikan program asuransi nelayan, yang terus dipantau oleh DPR agar benar-benar tepat sasaran," kata dia.

Sejauh ini profesi nelayan masih jauh dari kesejahteraan karena sangat tergantung dengan kondisi alam, dan tingginya modal kerja yakni ketersediaan kapal, jaring, alat tangkap, bensin, biaya makan keluarga yang ditinggal, dan lainnya. Di saat tidak bisa melaut, dipastikan nelayan akan terjerat dengan tengkulak.
Pewarta :
Editor: Indra Gultom
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar