Bappenas: desentralisasi ekonomi belum berhasil

id bappenas, desentarlisasi ekonomi, ekonomi, belum berhasil

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

...Desentralisasi ekonomi tidak terlalu berhasil salah satunya karena daerah otonomnya terlalu banyak...
Jakarta (ANTARA News Sumsel) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan desentralisasi ekonomi belum sepenuhnya berhasil apabila dibandingkan dengan desentralisasi di sektor politik, fiskal, dan administrasi.

"Desentralisasi ekonomi tidak terlalu berhasil salah satunya karena daerah otonomnya terlalu banyak," kata Bambang dalam peluncuran Forum Pembangunan Indonesia (Indonesia Development Forum/IDF) 2018 di Jakarta, Kamis.

Otonomi daerah di Indonesia diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Bambang, pemberlakuan desentralisasi tersebut kurang dapat dikelola secara hati-hati dan menyebabkan banyaknya pemekaran daerah otonom.

"Kalau daerahnya terlalu banyak maka biaya tetapnya akan makin banyak. Tetapi kemudian efektivitasnya dari skala ekonomi menjadi lebih kecil karena daerah itu menjadi tidak bisa lebih mandiri dibandingkan kalau dia punya area yang lebih besar," ucap dia.

Bambang berpesan bahwa daerah harus mampu memberdayakan anggaran untuk mulai lebih didorong ke arah penciptaan pertumbuhan dan pembangunan.

"Jangan hanya dihabiskan untuk kegiatan yang sifatnya rutin. Karena kalau daya dorong anggarannya kecil ya selamanya daerah itu sulit berkembang," ujar dia.
   
IDF 2018
  
Bambang mengatakan aspek belum sempurnanya desentralisasi ekonomi untuk mengurangi kesenjangan antardaerah tersebut akan menjadi topik yang akan dibahas dalam Forum Pembangunan Indonesia (Indonesia Development Forum/IDF) 2018.

Melalui IDF 2018, pemerintah berharap mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan fakta dari seluruh pemangku kepentingan sebagai masukan bagi penyusunan RPJMN 2020-2024.

Tidak hanya menampilkan paparan dari para ahli dan akademisi, IDF 2018 juga membuka peluang bagi pemangku kepentingan untuk menonjolkan cerita sukses di tingkat lokal yang dapat diadopsi di skala nasional.

Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Pemerintah Australia melalui "Knowledge Sector Initiative" (KSI) akan menggelar IDF 2018 pada 10-11 Juli 2018 di Jakarta.

Melanjutkan tema tahun lalu, IDF 2018 akan membahas upaya mengatasi disparitas. IDF 2018 akan mengusung tema "Pathways to Tackle Regional Disparities Across the Archipelago", dan merupakan kelanjutan dari IDF 2017 yang bertema "Fighting Inequality for Better Growth".
Pewarta :
Editor: Yudi Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar