Pemerintah minta perbankan sentuh petani karet

id petani karet,harga karet,kredit petani karet,perbankan,bri,PT Bank Rakyat Indonesia,berita sumsel,berita palembang

Pemerintah minta perbankan sentuh petani karet

Dokumentasi- Petani memanen getah pohon karet . (ANTARA News Sumsel/Nova Wahyudi/dol/16)

Palembang (ANTARA News Sumsel) - Pemerintah meminta kalangan perbankan yang beroperasi di wilayah Sumatera Selatan menyentuh petani karet karena terdapat potensi yang cukup tinggi di Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB).

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Sumsel Rudi Arpian di Palembang, Sabtu, mengatakan, perbankan diminta untuk menghimpun dana (funding) maupun menyalurkan pembiayaan ke petani kare karena transaksi petani karet yang telah berkelompok bisa mencapai ratusan juta setiap minggu.

"Transaksi UPPB bisa mencapai Rp500 juta per minggu, sementara pembayarannya selalu dengan tunai. Artinya potensi cukup besar," kata dia.

Menurut Rudi, kehadiran perbankan bisa memberikan manfaat dari segi keamanan karena selama ini petani menyimpan uang hasil menjual karet dalam bentuk tunai. Padahal aksi perampokan setelah transaksi jual beli karet milik petani kerap terjadi.

"Perbankan bisa masuk ke petani melalui agen (laku pandai) yang ditempatkan di kawasan petani karet. Di samping itu alangkah baiknya juga bank menyalurkan permodalan buat petani karena lalu lintas uang petani lancar," kata dia.

Ia mengemukakan pemerintah sendiri telah berkoordinasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BR) supaya menjajaki peluang intermediasi di kelompok petani karet.

"BRI mau mapping dulu karena terdapat 152 UPPB yang tersebar di beberapa kabupaten," ujar dia.

Sementara itu pertumbuhan kredit perbankan di Sumatera Selatan melambat sepanjang 2017 karena dipengaruhi pelemahan daya beli masyarakat.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Rudy Hairudin mengatakan, penyaluran kredit perbankan hanya naik berkisar 8 persen dari proyeksi awal 10-12 persen, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 15 persen atau sesuai proyeksi, atau total penyaluran kredit mencapai Rp108,3 triliun (outstanding) dan DPK Rp69,50 triliun.

"Jika mengacu kondisi ideal, selisih DPK dan penyaluran kredit seharusnya hanya 2 persen, tapi ini hingga 7 persen, artinya bank sudah kelebihan dana," kata dia.
(T.D019/B012)