KPAID Palembang galakkan edukasi cegah kekerasan anak

Palembang  (ANTARA News Sumsel) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Palembang, Sumatera Selatan berupaya menggalakkan kegiatan edukasi masyarakat untuk mencegah tindak kekerasan terhadap anak yang akhir-akhir ini kasusnya menunjukkan peningkatan.

"Kasus kekerasan terhadap anak di kota ini tergolong tinggi, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan dan perlu digalakkan kegiatan yang dapat mengedukasi dan mendorong masyarakat berpartisipasi meminimalkan kasus tersebut," kata anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Palembang, Tri Widayatsih di Palembang, Selasa.

Menurut dia, berdasarkan data dalam beberapa tahun terakhir, tercatat cukup banyak kasus tindak kekerasan dan kasus lainnya yang melibatkan anak sebagai korbannya.

Berdasarkan data sepanjang 2015 hingga 2017, terdapat ratusan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Palembang seperti kekerasan seksual tercatat lebih dari 100 kasus, kekerasan fisik 50 kasus, masalah hak asuh anak tercatat 43 kasus, dan penelantaran anak belasan kasus.

Kasus tindak kekerasan terhadap anak itu diperkirakan lebih banyak lagi karena data tersebut berdasarkan kasus yang terungkap ke permukaan yang dilaporkan ke KPAID Palembang dan yang ditangani pihak kepolisian.

Melihat data kasus yang melibatkan anak-anak itu tergolong cukup banyak dan bervariasi, pihaknya berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perlindungan terhadap anak dan ancaman hukuman bagi orang tua/siapapun yang melakukan tindak kekerasan.

Pemahaman perlu diberikan kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan yang dapat mencelakai anak serta mengganggu pertumbuhan anak secara normal, ujarnya.

Dia menjelaskan, salah satu kegiatan yang diharapkan dapat mengedukasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak, yakni program edukasi untuk masyarakat miskin yang selama ini telah berjalan cukup baik akan lebih digalakkan pada tahun ini.

Edukasi menyasar kalangan masyarakat miskin atau menengah ke bawah itu dilakukan dengan alasan cukup banyak kasus yang dilatari oleh ketidakharmonisan keluarga akibat tekanan ekonomi, kata dia.