Pertamina menduga informasi kelangkaan BBM berbau politis

id pertamina,berita sumsel,berita palembang,bph migas,Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ,kelangkaan bbm,minyak,bahan bakar,politisi

Arsip- Antrean pengisian BBM di salah SPBU di Kota Palembang. (ANTARA News Sumsel/17/M Fikri/I016)

Jakarta (ANTARA News Sumsel) - PT Pertamina (Persero) menduga informasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) berbau kepentingan terkait isu yang bersifat politik menjelang Pilkada.

"Tidak ada kelangkaan BBM," kata Direktur Pemasaran Korporat dan Ritel Muchamad Iskandar di Jakarta, Senin.

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut mengenai informasi kelangkaan di Riau dan Lampung, ia menjawab bahwa di Riau sedang ada kejadian politik.

"Oh Riau kan politik, kan mau Pilkada," jawab M. Iskandar.

Sebelumnya, senada dengan Pertamina, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menegaskan bahwa tidak ada kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di beberapa daerah Nusantara seperti informasi yang beredar di media massa.

"Tidak benar ada kelangkaan BBM, yang benar adalah kelangkaan premium, memang benar adanya kalau premium," kata Anggota Komite BPH Migas Ibnu Fajar.

Ibnu menjelaskan bahwa kelangkaan premium terjadi karena banyak faktor,  pertama pada beberapa daerah di luar Jamali (Jawa, Madura dan Bali) masyarakat sudah banyak yang bermigrasi ke pertalite dan Pertamax,  sehingga banyak SPBU yang mengurangi jatah premiumnya.

Baca juga: BBM beroktan rendah berdampak negatif terhadap mesin

Kedua, faktor teknis, di mana mobil milik masyarakat yang rata-rata tahun 2.000-an ke atas sudah menggunakan bahan bakar dengan oktan di atas 90, sehingga premium dengan oktan 88 jarang dipakai.

"Bagi yang tahu mobil, kualitas mesin yang dipaksa oktan di bawah standard memang tidak akan maksimal, bahkan bisa menurunkan kualitas mesin," kata Ibnu.

Faktor selanjutnya adalah,  banyak SPBU yang memilih menjual pertalite dan pertamax karena marjin keuntungan lebih besar. Marjin menjual premium per liter hanya Rp280, sedangkan pertalite bisa Rp400, sehingga alasan ini yang dipakai pengusaha untuk mengurangi premium.

"Untuk itu kami akan sampaikan kepada badan usaha,  bahwa pada dasarnya SPBU di luar Jamali adalah wajib menjual premium, apalagi yang penugasan,  jika melanggar maka akan ada sanksi dari Pertamina, " katanya.

Banyak daerah yang merasa premium semakin langka,  salah satunta Gabungan Mahasiswa Provinsi Riau sampai mengadakan aksi mendorong kendaraan bermotor mereka ketika melakukan unjuk rasa ke Gedung DPRD Riau, di Pekanbaru Senin (5/3). Dalam orasinya mereka memprotes mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM) pertalite serta BBM jenis premium yang sulit didapatkan (langka) di Provinsi Riau.
(T.A072/B. Situmorang)
Baca juga: Belum ada kebijakan menghapus premium oleh Pemerintah
Pewarta :
Editor: Aang Sabarudin
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar