Kapolri usul istilah tahun politik diganti pesta demokrasi

Yogyakarta (ANTARA News Sumsel) - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengusulkan istilah tahun politik yang saat ini ramai dibicarakan diganti dengan pesta demokrasi dalam upaya untuk memberikan ketenangan serta kenyamanan sejumlah pihak terutama pengusaha dan investor.

"Istilah tahun politik sepertinya bisa memberikan rasa menakutkan bagi pengusaha, padahal saya yakin pelaksanaan Pilkada serentak akan berjalan baik," kata Tito saat Dialog Nasional ke-8 Indonesia Maju di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ahad.

Hadir dalam dialog itu Menhub Budi Karya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, serta Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar.

Kapolri mengatakan penyelenggaraan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun ini tidak seharusnya ditakuti oleh pengusaha dan investor yang berusaha di Indonesia, karena situasi keamanan dijamin kondusif.

Pihak Kepolisian, katanya, telah memetakan kondisi keamanan di seluruh daerah dan dirinya juga telah memerintahkan kapolda dan kapolres untuk terus memantau dengan jaringan intelijen yang ada.

"Kalau tidak menjalankan perintah, saya tidak segan akan mencopot yang tak mampu mencegah kerusuhan," kata Tito.

Dia mengakui, stabilitas politik dan keamanan memang menjadi faktor penting dalam meningkatkan perekonomian nasional, tapi kepolisian menjamin faktor itu agar target pertumbuhan ekonomi tercapai.

Hal lain yang perlu diperhatikan juga, kata Tito, adalah jangan sampai suatu pemerintahan jatuh secara inkonstitusional atau selesai sebelum waktunya.

"Kalau itu terjadi maka hal itu juga bisa mengganggu stabilitas politik dan keamanan yang pada akhirnya perekonomian tak bisa tumbuh baik," katanya.

Kapolri juga komitmen akan terus memberantas peredaran narkoba yang saat ini menjadi ancaman bangsa Indonesia.

"Narkoba juga menjadi musuh dan berbahaya bagi bangsa. Polri komitmen untuk terus memberantas," kata Tito.
(T.A025/Yuniardi)