Jakarta (ANTARA News Sumsel) - LSM Greenpeace Indonesia mengingatkan emisi yang dikeluarkan oleh PLTU bertenaga batubara yang ada di berbagai daerah berbahaya bagi tingkat kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar PLTU tersebut.
"Emisi dari PLTU batubara telah terbukti mengandung berbagai macam polutan yang membahayakan kesehatan manusia," kata peneliti Greenpeace Indonesia, Adila Isfandiari, dalam rilis, Selasa.
Menurut dia, emisi tersebut tidak hanya bagi penduduk yang bermukim di sekitar pembangkit, tetapi polutan berbahaya ini juga akan terbawa angin sejauh ratusan kilometer jauhnya.
Apalagi, ia mengingatkan bahwa Indonesia sedang melakukan ekspansi PLTU batubara secara besar-besaran di bawah proyek 35.000 MW yang dapat berujung pada melonjaknya emisi gas-gas berbahaya.
"Hal ini akan membawa dampak kesehatan yang signifikan di kota-kota dan pemukiman yang dikelilingi PLTU batubara, umumnya di Jawa, Bali, dan Sumatera," ucapnya.
Berdasarkan kajian Greenpeace Indonesia, Jakarta merupakan satu-satunya ibu kota di dunia yang akan dikelilingi oleh PLTU batubara terbanyak dalam radius 100 kilometer.
Menurut kajian LSM tersebut, kini Jakarta dikepung oleh delapan PLTU batubara, dan angka ini akan melonjak menjadi 12 dalam tujuh tahun ke depan.
Terkait dengan batubara, sebelumnya Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau SP PLN menyampaikan tuntutan kepada pemerintah untuk mengendalikan harga batubara yang kian merangkak naik sehingga mengganggu kinerja keuangan perusahaan.
"Kami menuntut pemerintah, Presiden RI dan jajarannya di Kementerian ESDM untuk mengendalikan dan menurunkan harga batubara untuk domestik, khususnya untuk pembangkit listrik yang berdampak terhadap kenaikan tarif listrik," kata Ketua Umum SP PLN Jumadis Abda dalam jumpa pers di Kantor PLN Pusat di Jakarta, Rabu (7/2).
Jumadis menjelaskan, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM mewacanakan untuk memasukkan komponen harga batubara dalam penentuan tarif listrik (tariff adjustment) yang saat ini dihitung berdasarkan inflasi bulanan, harga minyak dan nilai tukar rupiah.
Menurut Jumadis, rencana itu berseberangan dengan sikap SP PLN sebab dikhawatirkan justru konsumen listrik yang akan dirugikan karena pemasukan harga batubara acuan (HBA) dalam penghitungan tarif hanya akan menaikkan biaya pokok produksi (BPP) listrik.
"Kita minta tarif turun. BPP bisa turun dengan cara menurunkan biaya energi primernya yaitu batubara dan gas alam," katanya.
Jumadis mengatakan kenaikan tarif listrik dikhawatirkan akan membuat ekonomi semakin sulit. Daya beli konsumen akan menurun, begitu pula daya saing industri dalam negeri.
SP PLN meminta pengendalian harga energi primer terutama batubara demi kinerja BUMN listrik itu. Menurut Jumadis, bila energi primer bisa dikelola dengan baik, PLN akan dapat melakukan penghematan hingga Rp40 triliun.
(T.M040/C/R. Chaidir
LSM ingatkan emisi PLTU batu bara berbahaya bagi manusia
Batu bara. (ANTARA/Rosa Panggabean)
