Jakarta (ANTARA News Sumsel) - Gubernur Jambi Zumi Zola lebih memilih irit bicara seusai diperika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka tindak pidana korupsi menerima gratifikasi terkait proyek di Provinsi Jambi.
"Bicara sama 'lawyer' saya saja ya, terima kasih," kata Zumi yang diperiksa sekitar tujuh jam di gedung KPK, Jakarta, Kamis.
Ia pun tidak mau memberikan komentar lebih lanjut saat dikonfirmasi awak media soal materi pemeriksaannya kali ini.
Zumi kembali meminta kepada awak media untuk menanyakan langsung ke kuasa hukumnya.
"Bicara sama 'lawyer' saya saja. Terima kasih, terima kasih," ucap Zumi menghindar.
Zumi diperiksa pertama kalinya sebagai tersangka pasca ditetapkan bersama Kepala Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Jambi Arfan oleh KPK pada Jumat (2/2) lalu. Namun, KPK belum melakukan penahanan terhadap Zumi.
Gratifikasi yang diduga diterima Zumi dan Arfan adalah Rp6 miliar.
Tersangka Zumi baik bersama dengan Arfan maupun sendiri diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lain dalam kurun jabatannya sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021 sejumlah sekitar Rp6 miliar.
KPK pun saat ini sedang mendalami dugaan pemberian uang kepada Zumi dan Arfan terkait proyek-proyek di Pemprov Jambi tersebut.
Zumi dan Arfan disangkakan pasal 12 B atau pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Pasal 12 B mengatur mengenai Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidabna denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
Selain itu, tersangka Arfan selaku Kabid Binamarga Dinas PUPR provinsi Jambi serta sebagai pejabat pembuat Komitmen merangkap Plt Kepala Dinas PUPR provinsi Jambi diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Dinas PUPR provinsi Jambi tahun 2014-2017 dan penerimaan lain.
Kasus ini adalah pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 29 November 2017 lalu terhadap Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Arfan, dan Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifudin dan anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriono.
KPK menetapkan Supriono sebagai tersangka penerima suap, sedangkan pemberi suap adalah Erwan, Arfan dan Saifuddin. Artinya, Arfan ditetapkan sebagai tersangka untuk dua kasus yang berbeda.
Total uang yang diamankan dalam OTT itu adalah Rp4,7 miliar. Pemberian uang itu adalah agar anggota DPRD Provinsi Jambi bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 karena para anggota DPRD itu berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018 karena tidak ada jaminan dari pihak Pemprov.
Untuk memuluskan proses pengesahan tersebut, diduga telah disepakati pencarian uang yang disebut sebagai "uang ketok".
Pencarian uang itu dilakukan pada pihak swasta yang sebelumnya telah menjadi rekanan Pemprov.
Berita Terkait
KPK akan periksa dua anggota DPRD Jambi terkait RAPBD Provinsi
Selasa, 14 Februari 2023 19:32 Wib
KPK konfirmasi Zumi Zola soal perintah penyiapan uang pengesahan APBD
Rabu, 28 September 2022 14:52 Wib
KPK panggil Zumi Zola sebagai saksi pengembangan kasus RAPBD Jambi
Selasa, 27 September 2022 12:49 Wib
KPK limpahkan berkas perkara orang kepercayaan Zumi Zola ke pengadilan
Senin, 14 Maret 2022 13:22 Wib
KPK dalami keikutsertaan Apif Firmansyah jadi tim sukses Zumi Zola
Kamis, 10 Februari 2022 13:58 Wib
KPK panggil mantan istri Zumi Zola terkait kasus RAPBD Jambi
Kamis, 13 Januari 2022 15:01 Wib
KPK panggil mantan istri Zumi Zola
Rabu, 8 Desember 2021 15:54 Wib
KPK tahan tersangka AF kasus korupsi di Jambi selama 20 hari
Kamis, 4 November 2021 19:47 Wib