Walhi desak pemerintah putuskan impunitas perusak lingkungan

Jakarta (ANTARA News Sumsel) - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menginginkan kebijakan pemerintah dapat benar-benar memutuskan rantai impunitas atau pengampunan bagi berbagai perusahaan yang merusak lingkungan dan tidak menghormati hak asasi manusia.

"Walhi mendesak kepada negara untuk menjalankan kewajiban konstitusinya dengan memutus rantai impunitas terhadap bisnis yang melakukan kejahatan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia melalui penegakan hukum dan mengkaji perizinan di sektor kebun kayu," kata Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Nasional Walhi Khalisah Khalid dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, demi kepentingan penyelamatan hutan alam dan terlindunginya wilayah kelola rakyat, moratorium berbasis capaian untuk minimal 25 tahun menjadi urgensi yang harus segera dilakukan oleh pemerintah.

Hal tersebut, lanjutnya, agar berbagai carut marutnya tata kelola hutan dan sumber daya alam di Indonesia bisa betul-betul segera dibenahi.

Sementara itu, Direktur Walhi Sumatera Selatan, Hadi Jatmiko mengatakan bahwa hingga saat ini tidak ada perubahan yang mendasar bagi korporasi untuk bergerak lebih maju pada upaya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan.

Hadi memaparkan, adanya putusan bersalah terhadap sejumlah perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan di Sumsel sayangnya hingga saat ini belum ada eksekusi dan ketegasan terkait proses hukum berikutnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengharapkan adanya kecerdasan di lapangan dalam menanggani dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang menjadi permasalahan Indonesia dari tahun ke tahun.

"Lompatan pencegahan karhutla perlu terus disampaikan masyarakat. Kita ingatkan, betapa 2015 dan sebelumnya, 18 tahun, berulang-ulang. ini bisa dicegah kalau bersama kita bekerja tidak rutinitas, terapkan kecerdasan lapangan, banyak hal yang kita capai," kata Presiden saat memberi pengarahan kepada peserta Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2018 di Istana Negara Jakarta, Selasa (6/2).

Menurut Kepala Negara, kecedasan lapangan ini penting sekali dalam menanggani karhutla, karena kondisi lapangan yang berbeda-beda.

Sementara itu, Badan Restorasi Gambut (BRG) meminta perusahaan pemegang konsensi di hutan gambut untuk memberdayakan desa-desa yang berada di dalam kawasan tersebut.

"BRG dalam progran "Desa Peduli Gambut" membagi tiga skema pemberdayaan desa di wilayah gambut yaitu pendampingan dengan sumber pembiayaa  APBN sebanyak 300 desa, kerja sama dengan donor dan lembaga swadaya sebanyak 200 desa, dan kerja sama dengan pemegang konsesi sebanyak 500 desa," kata Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG Myrna Safitri di Jakarta, Senin (12/2).

Menurut dia perusahaan-perusahaan pemegang konsensi ada yang memiliki program yang serupa, namun selama ini masih tumpang tindih dengan program BRG atau program desa, untuk itu pihaknya ingin semua terlibat dan menyelaraskan program-program kerjanya agar dampak dari pemberdayaan tersebut dapat terlihat.