Jakarta (ANTARA News Sumsel) - Kementerian Perhubungan menagih janji Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk segera menuntaskan penyediaan "dashboard" guna memantau operasional taksi daring.
Hal itu, sesuai amanah dari Peraturan Menteri Perhubungan (PM) 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang mengatur tentang Angkutan Sewa Khusus.
"Kami meminta Kominfo bisa menyelesaikan penyediaan 'dashboard' sesuai tugas pokok dan fungsinya agar kita bisa mengimplementasikan PM 108/2017 secara efisien dan efektif," kata Direktur Angkutan dan Multimoda Cucu Mulyana di Jakarta, Selasa.
Cucu menegaskan kehadiran dashboard menjadi hal yang penting dan krusial bagi implementasi PM 108/2017.
"Salah satunya agar Kemenhub bisa tahu berapa jumlah sebenarnya armada dari mitra aplikator. Ini penting agar Dinas Perhubungan di daerah bisa melakukan monitoring dan sebagai bahan pengambilan kebijakan di daerah. Belum lagi untuk memantau konsistensi penerapan tarif batas atas atau bawah," tegasnya.
"Dashboard yang dimaksud nantinya bakal menampilkan jumlah taksi daring yang aktif beroperasi di suatu kota dan semua data bisa disajikan secara 'real time'," tuturnya.
Lebih lanjut Cucu mengatakan isu pengaturan taksi daring membutuhkan kerja bersama dari semua kementerian agar ada kepastian hukum bagi semua pemangku kepentingan.
"Menjadi sebuah keniscayaan juga Kominfo membuat aturan untuk para aplikator karena saat ini banyak hal menimbulkan permasalahan operaional akibat ketiadaan regulasi yang mengatur aplikator. Kalau dari sisi transportasi kami sudah bereskan dengan PM 108/2017, kita tunggu dari sisi teknologinya agar semua pemain di bisnis 'ridehailing' mendapat kesetaraan dalam berbisnis," ujarnya.
Karena itu, Kemenhub meminta Kominfo segera menyelesaikan pembuatan dashboard untuk memantau taksi daring serta membuat aturan yang akan memberikan sanksi bagi aplikator yang melakukan pelanggaran.
(T.J010/C. Hamdani)
Berita Terkait
Ada fee di kasus CCTV Bandung
Senin, 7 Agustus 2023 16:34 Wib
Tiga penyuap Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana didakwa beri suap sebesar Rp888 juta
Rabu, 5 Juli 2023 15:29 Wib
KPK periksa Plh Kadishub Bandung terkait kasus Yana Mulyana
Jumat, 19 Mei 2023 15:06 Wib
Drama lima gol warnai kemenangan Bali United atas PSIS
Kamis, 13 April 2023 10:38 Wib
Wali Kota Bandung sampaikan duka cita mendalam setelah Eril dinyatakan wafat
Sabtu, 4 Juni 2022 11:16 Wib
LKPI: Petahana masih unggul survei pilkada Musirawas
Selasa, 17 November 2020 9:38 Wib
Perjuangan Wakil Wali Kota Bandung hadapi COVID-19, begini ceritanya
Minggu, 5 April 2020 12:37 Wib
KPK: Barang rampasan dari empat terpidana korupsi laku dilelang Rp400 juta
Jumat, 20 Maret 2020 20:28 Wib