Indramayu, Jawa Barat (Antaranews Sumsel) - Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan kembali pola pembangunan sejenis garis besar haluan negara(GBHN), ditengah munculnya fenomena Demokrasi Pancasila menghasilkan kesenjangan dan ketidaksetaraan di masyarakat.
"Demokrasi Pancasila menghasilkan kesenjangan sehingga diperlukan garis-garis besar haluan negara, terkait bagaimana Indonesia kedepan," kata Zulkifli saat menjadi pembicara di Pondok Pesantren Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat, Jumat.
Dia mengatakan saat ini GBHN tidak ada lagi dan hanya ada rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang yang akan dijalankan pemerintah bagi pembangunan nasional.
Menurut dia, MPR sudah setuju dibentuknya semacam GBHN sebagai arah pembangunan nasional namun pembahasannya macet atau stagnan ketika membahas mengenai materi GBHN tersebut.
"Ketika masuk materi GBHN seperti apa, bertengkar lagi, ada yang ingin GBHN seperti zaman orde baru dan ada yang ingin seperti zaman Soekarno," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Zulkifli juga mengajak seluruh santri Al Zaytun melihat kembali capaian apa saja yan sudah diraih Indonesia selama 20 tahun era reformasi.
Dia menilai ada beberapa hal yang belum tercapai seperti kedaulatan pangan karena Indonesia masih mengandalkan impor sehingga membuat pangan Indonesia bergantung kepada pihak asing.
"Pangan kita belum berdaulat, impor garam 2,5 juta ton, lalu impor gula, impor bawang, dan impor beras," katanya.
Zulkifli juga menyampaikan pesan agar para santri mempersiapkan diri dengan baik yaitu membekali diri dengan ilmu yang cukup dalam menghadapi era keterbukaan yang memiliki persaingan ketat.
Menurut dia, di era persaingan bebas dan terbuka, syarat yang utama adalah memiliki ilmu dan bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan diri.
Dia mengatakan, dengan ilmu yang cukup maka bisa memperkirakan apa yang akan terjadi lima hingga 10 tahun kedepan sehingga bisa mengambil peluang ketika di pihak lain belum bisa memramalkannya.
(T.I028/A.F. Firman)
Berita Terkait
Hakim pertimbangkan pengabdian Hasbi Hasan di MA pada putusan pidana
Rabu, 3 April 2024 15:30 Wib
Sekretaris nonaktif MA Hasbi Hasan klaim dirinya korban, bukan penerima suap dan gratifikasi
Kamis, 28 Maret 2024 15:17 Wib
Mendag selidiki kembalinya perdagangan pakaian bekas impor
Kamis, 28 Maret 2024 15:15 Wib
Mendag anggap wajar terkait pemeriksaan barang bawaan di bandara
Kamis, 28 Maret 2024 14:30 Wib
KPK persilakan Hasbi Hasan laporkan jika memang ada intimidasi
Kamis, 21 Maret 2024 21:22 Wib
KPK panggil Rinaldo Septariando terkait TPPU Hasbi Hasan
Selasa, 19 Maret 2024 16:12 Wib
Presiden bertolak ke Sumatera Utara lakukan kunjungan kerja
Kamis, 14 Maret 2024 10:31 Wib
HET Minyak Goreng ditahan selama Ramadhan
Rabu, 13 Maret 2024 16:53 Wib