Presiden berharap "KBT" dorong daya beli masyarakat

id jokowi,presiden indonesia,berita palembang,berita sumsel,antara,kerja bayar tunai,daya beli masyarakat,ekonomi masyarakat

Presiden berharap "KBT" dorong daya beli masyarakat

Joko Widodo (ANTARA /Yudhi Mahatma)

Tegal (Antaranews Sumsel) - Presiden Joko Widodo berharap program "cash for work" atau "kerja bayar tunai" (KBT) dapat mendorong daya beli masyarakat.

"Saya kira ini banyak manfaatnya, menambah uang beredar di masyarakat dan kita harapkan tingkat konsumsi, daya beli masyarkat desa semakin naik karena ada padat karya tunai," kata Presiden Joko Widodo di Tegal, Jawa Tengah, Senin.

Hal itu disampaikan Presiden saat meninjau pelaksanaan pekerjaan saluran irigasi tersier dalam program 'cash for work di Dukuh Lo, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal.

Didampingi oMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pramono, Presiden sempat berbincang dengan sejumlah pekerja di saluran irigasi itu.

"Kerja bayar tunai baru saja kita mulai. Setahun yang lalu sudah direncanakan tapi baru saja ini, seminggu dimulai dengan membuat irigasi tersier, tadi saya tanya (ke pekerja) dibayar berapa? (Dibayar) untuk tukangnya Rp100 ribu dan untuk pembantunya Rp80 ribu, ini standar di Tegal dan sekitarnya, dibayar seminggu sekali," tambah Presiden.

Presiden meminta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dapat membayar upahnya harian.

"Program ini ada di kementerian PU, Kementerian Desa, Kementerian Perhubungan, KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), semuanya akan menyeelsaikan ini, tadi saya tanya ke beberapa orang ini, 150-160 orang yang bekerja," ungkap Presiden.

Menurut Presiden, alokasi dana untuk "program cash for work" berbeda dengan alokasi dana desa.

"Bukan (dana desa) ini alokasinya di kementerian PU, nanti kementerian Desa ada alokasinya sendiri, kementerian PU ada sendiri, kementerian Perhubungan ada sendiri, yang semuanya padat karya 'cash', jadi kerja bayar tunai," tambah Presiden.

Pekerjaan-pekerjaan itu ada di berbagai desa dengan menggunakan dana di 19 kementerian/lembaga. "Supaya daya beli masyarakat naik, perputaran uang di bawah lebih besar, kita harapkan konsumsi juga naik," tegas Presiden.

Penyaluran dana desa dengan skema "cash for work" yang memanfaatkan 30 persen dana desa untuk membayar upah kerja proyek dana desa, di mana pekerja proyek dana desa tersebut adalah warga desa setempat, dapat menciptakan 5 juta pekerjaan.

Pekerjaan yang dilakukan antara lain pembangunan embung, membangun jalan, jembatan, irigasi, polindes, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), atau pasar desa untuk 74.954 desa pada 2018 atau meningkat dari hanya 74.910 desa pada 2017.

Hasil kajian Ditjen Perimbangan Keuangan, dengan durasi pekerjaan 55 sampai 150 hari, skema cash for work ini akan menyerap tenaga kerja 110-475 orang, meningkatkan pendapatan masyarakat Rp 154 juta-Rp 835 juta, dan meningkatkan daya beli Rp 108 juta-Rp 584 juta per desa.