Jakarta (Antaranews Sumsel) - Kementerian Perdagangan akan mengimpor 500.000 ton beras khusus untuk memperkuat stok dalam rangka menekan harga beras di tingkat konsumen.
"Beras itu dari berbagai negara, yaitu Vietnam dan Thailand," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam jumpa pers usai rapat bersama distributor dan asosiasi pedagangan ritel di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis malam.
Menurut Enggartiasto, impor akan dapat dilakukan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan mitra agar pemerintah bisa melakukan pengendalian.
Ia juga memastikan akhir Januari pasokan beras impor akan mulai masuk sehingga dapat mengisi kekosongan hingga musim panen pada bulan Februari dan Maret mendatang.
"Akhir bulan (Januari), masuk beras impornya. Kita siapkan pasokan beras impornya, kita isi sehingga Februari (harga) sudah bisa normal kembali," ujarnya.
Menurut dia, sekarang ini harga beras medium sudah mulai terkendali karena tidak ada lagi lonjakan harga.
Kendati demikian, harga beras di pasaran belum stabil sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi.
Adapun kategori beras khusus yang akan diimpor pemerintah, lanjut Enggar, adalah jenis beras khusus yang tidak ditanam di dalam negeri.
Ia pun memastikan beras yang masuk kategori IR-64 bukanlah beras khusus yang akan diimpor.
Pemerintah mengklaim akan membeli beras kategori khusus itu dengan harga berapa pun namun akan tetap dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) beras medium, yakni Rp9.450,00 per kilogram.
"Jenis berasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2018, itu kategori beras khusus yang kami bisa masukkan langsung. Harganya kita enggak peduli berapa tetapi saya jual harga medium," katanya.
Enggar menuturkan bahwa masalah melonjaknya harga beras, terutama beras kualitas medium, sebaiknya tidak perlu dipertentangkan penyebabnya berada di hulu atau hilir.
Menurut dia, saat ini yang terpenting bukanlah menggali penyebabnya, melainkan memenuhi kebutuhan beras untuk rakyat.
"Kita isi saja dahulu. Nanti sibuk cari penyebabnya malah kita lupa selesaikan masalah kebutuhan rakyat. Ini urusan perut," tuturnya.
(T.A062/D. Kliwantoro)
Berita Terkait
Pj Bupati Banyuasin ajukan pembangunan infrastruktur ke Kementerian PUPR
Jumat, 19 April 2024 7:42 Wib
Akhir 2024 Bendungan Tiga Dihaji Sumsel ditargetkan rampung
Senin, 15 April 2024 18:15 Wib
Kemenkes siapkan 15 ribu lebih faskes guna antisipasi saat mudik
Kamis, 4 April 2024 11:40 Wib
Dokter: Pakai kendaraan umum untuk mudik jarak jauh
Rabu, 3 April 2024 19:47 Wib
Perbedaan Flu Singapura dengan flu musiman
Rabu, 3 April 2024 16:09 Wib
Kementerian ESDM pantau potensi bencana selama libur Lebaran
Rabu, 3 April 2024 15:57 Wib
Kejar swasembada pangan, Kementan maksimalkan modernisasi irigasi
Minggu, 31 Maret 2024 19:44 Wib
Kementerian ESDM tetapkan 1.215 wilayah pertambangan rakyat, Sumsel tak ada di daftar
Minggu, 31 Maret 2024 13:05 Wib