Menkeu akan naikkan dana desa

id Sri Mulyani Indrawati,menkeu,menteri keuangan,berita palembang,berita sumsel,dana desa, kenaikan dana desa,dana pembangunan desa

Menkeu akan naikkan dana desa

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (ANTARA /Puspa Perwitasari)

Malang (Antaranews Sumsel) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat akan naik secara bertahap dan ditingkatkan sesuai mandat Undang-Undang yang ditetapkan.

"Jika tata kelolanya sudah bagus, secara bertahap dana desa ini akan ditingkatkan. Sekarang masih dalam proses memperkuat kesiapan di desa," kata Menkeu usai menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-55 Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur, Jumat.

Sebab, katanya, setiap anggaran yang ditambahkan di desa harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan bisa mengurangi berbagai macam penyelewengan dan tata kelolanya.
      
Ia mengemukakan anggaran dana desa pada 2018 yang sudah disetujui dewan sebesar Rp60 triliundengan formula yang telah ditetapkan. Desa yang masih berkategori miskin akan mendapatkan kucuran dana jauh lebih besar, yakni sampai Rp3,5 miliar. Sedangkan desa yang sudah lebih maju, katanya, kucuran anggarannya sekitar Rp800 juta hingga Rp900 juta.

Namun, katanya, yang perlu diingat juga, kucuran anggaran untuk dana desa tesrebut tidak hanya murni "fresh money", tetapi juga berbentuk program keluarga harapan (PKH), beras ejahtera (rastra), bidik misi (beasiswa bagi mahasiswa m=kurang mampu), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Sementara itu dalam orasi ilmiahnya, Sri Mulyani yang akrab disapa Ani tersebut, mengatakan tantangan perekonomian global dunia masih penuh ketidakpastian, sehingga penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat fondasi ekonomi domestik dalam memperkuat sisi produksi dan menjaga permintaan.

Menurut dia, di sisi domestik tantangan dalam bentuk kemiskinan dan ketimpangan harus diatasi. Pemerintah akan terus menjaga momentum pengurangan kemiskinan tersebut. Dengan berbagai program pembangunan yang inklusif, ketimpangan mampu menurun menjadi 0,39 di akhir periode 2016.

Pengentasan kemiskinan, ketimpangan dan penciptaan kesempatan kerja adalah prioritas pembangunan pemerintah yang dilakukan melalui berbagai program, seperti PKH untuk memutus rantai kemiskinan dan memperbaiki kualitas SDM, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Sejak diluncurkan tahun 2007, PKH menurunkan rasio drop out di sekolah sampai 1,2 persen, meningkatkan partisipasi sekolah hingga 5 persen, dan menurunkan kecenderungan penggunaan pekerja di bawah umur atau anak-anak sebesar 3,9 persen.

Sementara dari sisi kesehatan, PKH berhasil meningkatkan pemeriksaan kehamilan keluarga sasaran sebesar 7,1 persen. Selain itu, PKH juga mampu memberikan kontribusi sekitar 13,4 persen dari rata-rata pengeluaran kelompok rumah tangga termiskin.

Selain PHK, program bantuan beras untuk 10 juta keluarga miskin, yakni pembelian 15 kg beras selama 12 bulan dengan harga subsidi. Program ini secara bertahap akan diubah menjadi bantuan nontunai. Program Indonesia Pintar (PIP), yaitu bantuan untuk siswa/siswi dari keluarga miskin dengan  sasaran anak usia sekolah 6- 21 tahun yang bersekolah maupun yang tidak bersekolah.

Peningkatan akses UMKM terhadap sumber permodalan dengan meningkatkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Peran UMKM mencapai 60 persen dalam ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di atas 97,2 persen.

Penyaluran KUR terus ditingkatkan setiap tahun dari hanya sebesar Rp7,2 triliun selama 2010 menjadi Rp87,8 triliun pada 2016, dengan kredit disalurkan mencapai Rp178,8 triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 20,3 juta jiwa, khususnya di sektor perdagangan, pertanian dan jasa.

"Pemerintah juga memberikan kredit ultra mikro (UMi) yang pembiayaannya di bawah Rp10 juta dengan total anggaran sebesar Rp1,5 triliun pada 2017, dan ditingkatkan menjadi Rp2,5 triliun pada tahun 2018," ujarnya.
(T.E009/R. Sinaga)