Transaksi nontunai tidak bisa dihindari

id duit, uang pecahan, pecahan, bank indonesia, bank, transaksi, transaksi nontunai, uang, tunai, uang tunai

Uang rupiah. (Foto Antarasumsel.com/14/Yudi Abdullah)

...Kalau kita lihat, perkembangan dunia juga arahnya memang transaksi nontunai, memang itu sesuatu yang tidak bisa dihindari...
Jakarta  (ANTARA Sumsel)  - Bank Indonesia (BI) menilai bahwa transaksi nontunai tidak bisa dihindari seiring dengan berkembangnya industri financial technology (Fintech) baik di dalam negeri maupun eksternal.

"Kalau kita lihat, perkembangan dunia juga arahnya memang transaksi nontunai, memang itu sesuatu yang tidak bisa dihindari," ujar Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara dalam diskusi "Transaksi Zaman Now" di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan bahwa Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran akan membangun sejumlah pilar strategis, diantaranya elektronifikasi yang menciptakan layanan nontunai aman, cepat, dan efisien sehingga memberi nilai tambah bagi masyarakat.
       
"Kita tahu masyarakat mulai dengan jalan tol dan berlangsung dengan baik. Kemudan, kami juga bantu pemerintah fasilitasi proses elektronifikasi penyaluran bantuan sosial (bansos)," katanya.
        
Berkembangnya transaksi nontunai, lanjut dia, e-commerce (perdagangan elektronik) dan fintech akan menjadi sesuatu yang besar, mengingat setiap transaksi dapat dilakukan secara nontunai mulai dari asuransi kredit hingga penawaran pembelian rumah.
        
"Berkembangnya transaksi nontunai, Bank Indonesia membangun big data. Dari big data itu bisa terlihat data-data terkait ekonomi seperti lowongan pekerjaan, penjualan rumah di berbagai daerah. Data itu membantu BI melakukan antisipasi ekonomi ke depan dalam kebijakan," paparnya.
        
Mirza Adityaswara juga mengatakan bahwa sebagai bagian dari rangkaian roadmap transaksi nontunai, pihaknya membuka Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Itu merupakan salah satu pilar infrastruktur di industri keuangan.
       
"Pilar infrastruktur bisa menciptakan interkoneksi dan interoperabilitas dan aman dengan GPN," katanya.
        
Pilar strategis lainnya, lanjut dia, yakni pengawasan. Pilar ini penting untuk melindungi masyarakat. Pihaknya melakukan koordinasi antar stakeholder diantaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Perdagangan
   
Dalam kesempatan sama, Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Maryono mengaku siap untuk mengimplementasikan Gerbang Pembayaran Nasional sebagaimana ketentuan Bank Indonesia.
        
"Saya kira himbara sudah siap dengan digital life, dimana pelayanan sudah nontunai misalnya ATM Bersama dan e-toll, dan kita akan masuk ke pembayaran nontunai program pemerintah seperti bansos, kartu tani, dan bantuan kesejahteraan," katanya.
Pewarta :
Editor: Indra Gultom
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar