Pemerintah bangun 2.623 km jalan baru

id pembanguna jalan, infrastruktur, Jalan Trans, Jusuf Kalla, Basuki Hadimuljono, Bakti PUPR, Jusuf Kalla, Kabinet Kerja

Pemerintah bangun 2.623 km jalan baru

Jalan Tol Palembang Indralaya. (ANTARA Sumsel/Nova Wahyudi/dol/17) ()

Jakarta (ANTARA Sumsel) - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan, hingga memasuki akhir tahun ke-3 Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, telah diselesaikan pembangunan jalan nasional baru di seluruh Indonesia sebanyak 2.623 kilometer (km).

"Dalam rangka peningkatan konektivitas, telah diselesaikan pembangunan 2.623 km jalan baru, termasuk Jalan Trans dan Perbatasan Papua, Trans dan Perbatasan Kalimantan, serta Perbatasan NTT)," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat Upacara Peringatan Hari Bakti PUPR ke-72 bertema "Bakti PUPR Bangun Daya Saing Bangsa" di Jakarta, Senin.

Menurut Basuki, tidak hanya itu pihaknya telah berhasil membangun jembatan baru bentang panjang, seperti Jembatan Tayan di Kalbar, Jembatan Merah Putih di Ambon, dan Jembatan Soekarno Hatta di Manado.

"Adapun beberapa jembatan baru berbentang panjang kini tengah dibangun ada enam jembatan, seperti Jembatan Teluk Kendari di Sultra dan Holtekamp di Jayapura," katanya.

Untuk ketahanan air dan pangan, kata Basuki, pihaknya telah menyelesaikan sembilan bendungan yakni Jatigede, Titab, Nipah, Bajulmati, Rajui, Paya Seunara, Teritip, Raknamo, dan Tanju dan sedang dikerjakan secara paralel sebanyak 30 bendungan di seluruh wilayah Indonesia.

"Kemudian dari 2015 hingga saat ini, kita telah dapat mengoperasikan tambahan jalan tol baru sepanjang 568 km, yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Sedangkan sampai akhir 2019, kita optimis untuk dapat menyelesaikan tol baru total sepanjang 1.851 km," katanya.

Sementara, kata Basuki, untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman, telah dimulai pekerjaan Sistem
Pengembangan Air Minum (SPAM) Umbulan di Jawa Timur yang telah direncanakan sejak 40 tahun yang lalu.

Kini, pemerintah juga tengah berupaya keras untuk mengembangkan beberapa SPAM lainnya melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) seperti SPAM Bandar Lampung, Semarang Barat dan Jatiluhur.

Kemudian, tekait dengan penugasan untuk mengembangkan kawasan perbatasan sebagai embrio pusat
tujuh pertumbuhan wilayah, kata Basuki, juga telah diresmikan pengoperasian tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yaitu: Skouw di Papua, Entikong, Badau, dan Aruk di Kalbar serta Mota¿ain, Motamasin, dan Wini di NTT.

"Kesemuanya akan dilengkapi dengan prasarana sarana permukiman, terutama pasar, sehingga nanti
akan dapat berperan sebagai sentra ekonomi baru di beranda depan Indonesia," katanya.
    
            Rumah MBR

Khusus di bidang perumahan, kata Basuki, pihaknya mengklaim telah membangun sampai akhir Oktober 2017 sebanyak 2,2 juta unit rumah, terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam bentu rumah susun (rusun), rumah khusus (rusus), rumah swadaya, bantuan prasarana sarana dan utilitas (PSU), serta fasilitas fasilitas likuiditas pembiyaan perumahan (FLPP), SSB, dan BLM.

"Kami juga mendapatkan tugas untuk mendukung perhelatan Asian Games 2018, dengan membangun berbagai venues di GBK, Kemayoran, dan Jakabaring. Targetnya akhir tahun ini, semuanya dapat diselesaikan dengan baik dan menjadi kebanggaan baru rakyat Indonesia," katanya.

Basuki juga menambahkan, pihaknya juga tengah fokus dalam dukungan infrastruktur untuk mendukung 10 destinasi pariwisata sebagai Bali Baru dengan empat prioritas utama, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo.

Terakhir, terkait dengan realisasi penyerapan anggaran baik fisik maupun keuagan, Basuki mengharapkan agar dapat mempercepat 10 pekerjaan sesuai prognosis Raker Kementerian PUPR pada Oktober 2017 sebesar  sekitar 95 persen dengan tetap mengedepankan keselamatan, kualitas, dan keamanan hasil pekerjaan.

Kementerian PUPR berdasarkan, surat  Menteri Keuangan No.S-95/MK.2/2017 tanggal 7 Juli 2017 dalam RAPBN-P 2017 serta hasil pembahasan Badan Anggaran DPR, alokasi anggaran ditetapkan sebesar Rp104,237 triliun.