Peningkatan kualitas penduduk penentu demokrafi 2030-2035

id kualitas penduduk, bkkbn, badan kependudukan, kepala bkkbn, waspi, kb, demokrafi penduduk, kualitas penduduk

Peningkatan kualitas penduduk penentu demokrafi  2030-2035

Petugas lapangan KB memberikan bimbingan konseling secara langsung kepada calon aseptor di Pusat Pelayanan Kesehatan Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, Selasa (19/11). (Dok. Humas BKKBN)

Palembang  (ANTARA Sumsel) - Peningkatan kualitas penduduk mendapat perhatian karena menjadi penentu apakah nantinya Indonesia dapat meraih berkah bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada 2030-2035.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan Waspi di Palembang, Jumat, mengatakan, bonus demografi itu sejatinya menjadi kesempatan Indonesia untuk lebih sejahtera karena pada masa itu jumlah penduduk usia produktif mencapai 70 persen dari komposisi penduduk, sementara yang tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas).

"Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak hanya fokus menekan jumlah penduduk, tapi bagaimana caranya generasi yang ada ini didorong berkualitas dan berdaya saing," kata Waspi.

Untuk itu, peningkatan kualitas penduduk ini harus dibarengi dengan penerapan pembangunan berwawasan kependudukan karena pada tahun 2030, Indonesia disebut-sebut bakal memiliki generasi emas asalkan menyiapkan generasi mudanya sejak kini.

Tapi, jika berbagai pihak terkait tidak peduli maka bonus ini sejatinya menjadi bencana.

"Kami meminta pemerintah kabupaten/kota aktif dalam upaya peningkatan kualitas penduduk ini, salah satunya menambah jumlah petugas lapangan KB. Mereka bukan hanya memberikan penyuluhan untuk menggunakan alat kontrasepsi tapi juga bagaimana mencetak generasi berkualitas," kata dia.

Menurutnya, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengizinkan pemkab/pemkot menambah sendiri tenaga kerja KB sebagai pengawai harian lepas.

"Lantaran sudah otonomi daerah, maka sangat dibutuhkan keberpihakan dari pemerintah daerah untuk menambah tenaga kerja KB ini karena pada dasarnya, mereka inilah ujung tombak program KB," kata dia.