Musi Banyuasin perbaiki tata kelola hutan

id Beni Hernedi, hutan, Konflik Agraria, Sumber Daya Alam, Wakil Bupati Musi Banyuasin, Satgas P2KA dan SDA

Wakil Bupati Muba Beni Hernedi. (ANTARA Sumsel/Humas Muba)

Musi Banyuasin (ANTARA Sumsel) - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, terus berupaya memperbaiki tata kelola hutan dan lahan untuk mencegah terjadinya konflik agraria.

"Untuk melakukan upaya-upaya dalam penanganan perbaikan tata kelola hutan dan lahan, dilakukan langkah kongkrit seperti membentuk Satuan Tugas Percepatan Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam (Satgas P2KA dan SDA)," kata Wakil Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi di Sekayu, Jumat.

Menurut dia, Satgas P2KA dan SDA dibentuk sebagai desk/unit yang akan mengkoordinasikan pendataan dan penyelesaian konflik agraria di wilayah kabupaten ini.

Terkait konflik agraria, kata dia, kabupaten ini memiliki banyak persoalan, terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya alam di kawasan hutan.

Dalam pemanfaatan kawasan hutan di Bumi Serasan Sekate ini, kata Beni, terjadi ketimpangan dalam perizinan di sektor kehutanan antara perusahaan dan masyarakat.

Tumpang tindih perkebunan kelapa sawit dengan kawasan hutan, serta adanya pemukiman tua (desa defenitif) dan kegiatan usaha masyarakat secara turun temurun berada di kawasan hutan termasuk di kawasan konservasi suaka margasatwa, katanya.

Untuk mengatasi permasalahan itu, Beni menjelaskan bahwa pihaknya ke depan akan fokus membedah dan mengikis konflik dan potensi konflik ini dalam bingkai Reforma Agraria (RA) Kabupaten Musi Banyuasin.

Program Reforma Agraria itu telah menjadi bagian dari program strategis dan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Musi Banyuasin pada 2017-2022.

"Sudah saatnya perbaikan tata kelola sektor hutan dan lahan dilakukan secara maksimal, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan secara berkelanjutan," ujar Wabup.
Pewarta :
Editor: Ujang
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar