Palembang (ANTARA Sumsel) - Pelaksana Proyek Jalan Tol Tanjung Api-Api, Palembang, sedang menyiapkan desain jalan tol itu dengan target rampung pada akhir Desember 2017 yang diselaraskan dengan rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api.
Manajer Proyek Tol TAA dari PT Hutama Karya, Hasan Turcahyo di Palembang, Rabu, mengatakan meski target pembangunan tol meleset dari seharusnya sudah dikerjakan pada pertengahan 2017 tapi setidaknya dengan dimulainya desain maka pekerjaan kontruksi diperkirakan terwujud pertengahan tahun 2018.
"Setelah desain disetujui pemerintah pada akhir Desember 2017, maka akan langsung dilanjutkan dengan pembebasan lahan. Harapannya, pembebasan lahan tidak lama sehingga target kontruksi pada Juli 2018 bisa terlaksana," kata Hasan.
Ia mengatakan ketidaksesuaian dari target awal itu lantaran proses perencanaan baru dimulai pada Agustus 2017, padahal Hutama Karya yang dipercaya negara untuk mengerjakan proyek strategis nasional itu telah menyelesaikan pembuatan amdal (analisa dampak lingkungan) pada Maret 2017.
"Waktu banyak terpakai di tahapan perencanaan, tapi setelah memasuki tahapan desain, bisa dikatakan sudah `on the track`," kata dia.
Jalan Tol TAA itu direncanakan menjadi akses utama menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) TAA dari Palembang.
Jalan tol itu direncanakan masuk dalam koridor Trans-Sumatera yang juga akan terhubung dengan Tol Palindra. Jalan tol itu akan berawal dari kawasan Musi Landas menuju kawasan KEK yakni tepatnya ke batas hutan lindung. Sisanya masih sekitar 10 kilometer menuju Pelabuhan Tanjung Carat yang sudah masuk ke otoritas pelabuhan.
Proyek tol itu dipastikan tetap berjalan karena telah memiliki payung hukum yakni Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014.
Staf Khusus Gubernur Sumatera Selatan I Gede Bagus Surya Negara mengatakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api, Banyuasin, Sumatera Selatan ditargetkan beroperasi pada Juni 2018 sesuai dengan keputusan Dewan Nasional KEK.
Dewan Nasional KEK yang diketuai Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution meminta Sumsel memastikan bahwa 66,13 hektare lahan yang sudah dibebaskan di kawasan TAA segera dibangun fasilitas infrastruktur KEK.
"Presiden meminta KEK sudah jalan meski pembebasan lahan satu baru 66,13 hektera dari total 217 hektare sehingga target Juni 2018 sudah ada kegiatan di sana," kata dia.
Untuk itu, sejak September hingga Juni akan difokuskan pada kegiatan pematangan lahan yang akan diproyeksikan untuk kantor administrasi KEK dan sejumlah gedung pendukung lainnya.
Rencananya kantor itu akan menjadi tempat pengurusan izin satu pintu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikelola oleh PT Sriwijaya Mandiri Sumsel.
