Anggota DPRD Sumsel minta evaluasi kinerja Kepala BBPJN III

Palembang  (ANTARA Sumsel) - Pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Sumatera Selatan meminta Kementerian PU dan Perumahan Rakyat untuk mengevaluasi kinerja kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional  III Sumbagsel terkait masalah jalan negara di provinsi tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Selatan, RA Anita Noeringhati didampingi Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, Yulius Maulana dan anggota komisi di Palembang, Senin mengatakan, Komisi IV meminta Kementerian PU dan Perumahan Rakyat mengevaluasi kinerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) III Sumbagsel.

Sebab sejak awal pihaknya ingin mengajak koordinasi yang baik dengan pejabat balai besar tapi  tidak pernah direspon dengan baik.

"Saya di Komisi IV sudah dari akhir Maret 2017, tapi sampai sekarang belum pernah kenal dengan kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III Sumbagsel maupun dengan para pejabat lainnya di instansi tersebut, kecuali satu orang," katanya.

Ia menyatakan, informasi dari Yulius yang lebih lama di Komisi IV DPRD ternyata sebelumnya juga demikian, sehingga pada Rabu lalu, Komisi IV ke Kementerian PU dan Perumahan Rakyat diterima salah seorang kasi dirjen yang intinya menyampaikan agar kementerian mengevaluasi dan mengganti kepala balai.

Ternyata, lanjutnya kementerian sendiri juga mendapatkan banyak laporan serupa tentang kepala balai.

"Kita ini perlu duduk satu meja untuk permasalahan jalan di Sumatera Selatan khususnya pembangunan yang sangat krusial di Kota Palembang yang sebagian besar adalah melibatkan balai besar," tuturnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, Yulius Maulana membenarkan apa yang telah disampaikan Ketua Komisi IV tersebut.

"Jadi, salah satu alasan kami meminta kepala balai untuk diganti, pertama kami anggap menghambat pembangunan jalan di Sumatera Selatan, karena kami sudah mengecek seluruh jalan di wilayah Sumsel bahwa kenyataannya kondisi perbaikan baru di bawah 50 persen. Tidak benar sesuai laporan balai itu sekitar 80 sampai 90 persen," katanya.

Apalagi, lanjutnya sekarang ini Sumsel akan menjadi tuan rumah pelaksana Asian Games 2018, sementara kondisi ruas jalan di Kota Palembang seperti Jalan Soekarno Hatta sangat parah.

Kemudian ruas jalan yang dilalui LRT ini juga mengalami parah dan rusak ringan.

Terkait dengan hal itu pihaknya sudah memanggil pihak Waskita Karya dan mereka siap untuk perbaikan jalan ini, tetapi perbaikan jalan tidak bisa dilaksanakan, karena desainnya harus diketahui oleh balai.

Sekarang informasinya desainnya sudah selesai sekitar enam bulan lebih disampaikan ke balai dan tidak ditindaklanjuti.

Kemudian juga banyak pengaduan ke DPRD Sumsel dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyaraka mengenai kondisi jalan hancur sehingga banyak terjadi kemacetan.

Sementara anggota Komisi IV DPRD Sumsel Rusdi Tahar mengatakan, banyak yang perlu dikoordinasikan terkait dengan berbagai laporan masyarakat khususnya masalah jalan di provinsi tersebut.

"Jalan ini ada jalan provinsi, kabupaten dan jalan nasional, tentunya dalam hal ini perlu banyak hal yang dikoordinasikan dan didiskusikan terkait dengan jalan-jalan nasional," katanya.