Presiden berikan SK hutan sosial 1.685 kk

id surat tanah, presiden, jokowi, Bambang Dwi Marwoto, gutan sosial, Menteri Lingkungan Hidup, ekonomi rakyat, hutan adat, surat izin usaha

Presiden berikan SK hutan sosial 1.685 kk

Dokuemntasi- Presiden Joko Widodo meminta warga menunjukkan sertifikat tanah yang diterima . (ANTARA/Puspa Perwitasar)

....jika ditelantarkan atau dibiarkan begitu saja akan diambil lagi oleh Pemerintah....
Boyolali (ANTARA Sumsel) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan surat keputusan (SK) Hutan Sosial kepada 1.685 kepala keluarga di Jawa Tengah di Dukuh Wonolestari, Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Sabtu.

Presiden didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Direktur Utama Bank BRI Suprajarto menyerahkan SK izin pemanfaatan hutan selama 35 tahun dengan lahan seluas 1.890 hektare untuk 1.685 KK masyarakat dekat hutan di wilayah Boyolali dan Pemalang Jateng.

Presiden mengatakan hal tersebut kenapa penting karena status hukumnya jelas sudah diberikan izin pemanfaatan hutan selama 35 tahun. Lahan ini dapat dimanfaatkan ditanami tanaman jagung, kayu putih, jenis palawija.

Namun, Presiden mengingatkan jika petani sudah diberikan SK hutan sosial seperti ini, jika ditelantarkan atau dibiarkan begitu saja akan diambil lagi oleh Pemerintah.

Presiden meminta tolong masyarakat harus produktif dengan ditanami yang bermanfaat jangan dibiarkan lahannya menganggur.

"Saya berjanji satu tahun lagi akan saya cek satu per satu ke lapangan baik di Boyolali maupun di Pemalang. Apakah bermanfaat atau tidak, menyejahterakan atau tidak, dan menjadikan pendapatannya naik atau tidak nanti saya cek," kata Presiden.

Menurut Presiden, petani harus memanfaatkan lahan dengan baik, dan bekerja keras untuk menambah penghasilan yang dapat menyejahterakan.

"Saya ingin yang nyata, dan konkret yang bisa memberikan efek kesejahteraan kepada masyarakat," katanya.
    
Presiden mencontohkan pemanfatan lahan di Muara Gembong Bekasi untuk petani tambak yang luasnya 11.000 hektare, tetapi yang diberikan baru sekitar 8.000 ha. Kenapa tambak yang kondisi baik tidak dimanfaatkan dari dahulu, karena tidak ada yang membimbing atau mendampingi.

"Kerja sama dengan bank hasilnya produksi udang di tambak itu, bisa mencapai sekitar Rp26 juta hingga Rp27 juta per bulan," kata Presiden.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan aspek penting dalam pemberdayaan dan pemerataan ekonomi  adalah lahan. Selain penting akses pemerintah mendukung usaha, sehingga menjadi bernilai ekonomis, dan ketrampilan apa sejak merencanakan hingga melaksanakan serta akhirnya pemasaran dan pengembangan usaha selanjutnya.

Menurut Siti Nurbaya ada aspek lahan sudah dimulai dilakukan Jawa dengan pola pemanfaatan kawasan hutan negara melalui akses izin pemanfaatan yang diberikan oleh pemerintah serta pengakuan dan perlindungan kemitraan Kehutanan dengan Perhutani yang mempertegas, bahwa kerja sama masyarakat dan Perhutani ini, dijaga  dan dilindungi oleh pemerintah

Perhutanan sosial di Indonesia areal mencapai seluas 1,08 juta hektare dan masih dalam proses penyelesaian seluas 960 ha, dan untuk pulau Jawa dalam penyiapan kerja seluas 46.000 ha yang tersebar di 48 titik di 30 kabupaten.

"Kami sekarang menyerahkan SK pemanfaatan hutan kawasan hutan negara untuk diakses petani di Boyolali dan Pemalang Jateng," katanya.