Palembang (ANTARA Sumsel) - Pemilik perkebunan rakyat di Sumatera Selatan didorong memiliki sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil System) untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia.
Direktur Pengelolaan Lanskap Taman Nasional Sembilang dan Suaka Margasatwa Dangku (Kelola Sendang) Damayanti Buchori di Palembang, Jumat, mengatakan, program di tahun ini akan mendorong kepemilikan sertifikat ISPO di perusahaan perkebunan kelapa sawit, perkebunan plasma, dan perkebunan rakyat.
"Setelah mematangkan program pada 2016 maka pada 2017 memasuki tahapan implementasi, yakni mendorong kepemilikan sertifikat ISPO," kata dia.
Ia mengatakan sertifikat ISPO ini sangat perlu, terlepas memang kewajiban dari pemerintah, karena saat ini penggunaan CPO bukan hanya untuk makanan tapi juga kosmetik.
"Semakin luas cakupannya, membuat pembeli menginginkan kepastian bahwa sawit ini ditanam dengan cara tidak merusak lingkungan," ujar Damayanti.
Damayanti mengatakan untuk mendorong kepemilikan sertifikat ISPO ini, pengelola program yang dikoordinasi Zoological Society of London (ZSL) dengan anggota The Suistainable Trade Iniatiative (IDH), Deltares, SNV Netherlands Development Organization, Daemeter Consulting, dan Forest People Programme (FPP), telah menggandeng sejumlah perusahaan sawit di Sumsel.
"Karena tahun ini sudah harus implementasi maka sudah dilakukan kerja sama dengan perusahaan sawit, salah satunya pemasangan alat smart tool untuk monitoring lingkungan. Saat ini ada 4-5 perusahaan holding yang menerapkannya," kata dia.
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menko Perekonomian Darmin
Nasution (kanan), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kedua kiri) dan
Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex (kiri) berbincang di tengah
perkebunan sawit . (ANTARA Sumsel/Nova Wahyudi/17 )
Terkait Pengelolan Lanskap Sembilang-Dangku ini, beberapa hal juga masih menjadi pekerjaan rumah, di antaranya restorasi lahan gambut karena masih dijumpai adanya gambut dalam yang dimanfaatkan untuk perkebunan sawit.
Selain itu, penyebaran keanekaragaman hayati di dalam kawasan Sembilang-Dangku, penyelesaian konflik lahan antarwarga dan perusahaan. Sejauh ini tim Kelola Sendang sudah membantu menyelesaikan konflik di Desa Pulau Gading, Musi Banyuasin.
"Rencananya program ini akan berakhir pada Maret 2018. Tentunya, kami memiliki indikator dan paramater apakah target yang diusung sudah tercapai apa belum. Salah satu indikatornya adalah bagaimana praktik perkebunan di Sembilan-Dangku mampu meningkatkan kegiatan ekonomi, tapi tetap tidak merusak lingkungan," kata dia.
Sebelumnya, dua lokasi ini dipilih karena sangat rawan terjadi pengalihfungsian lahan akibat tingginya kebutuhan manusia, dan bencana kebakaran hutan dan lahan. Sembilang-Dangku memiliki luas 1,6 juta hektare dengan 145 ribu rumah tangga, 465 ribu jiwa.
Berita Terkait
Dodi Reza: Musi Banyuasin dukung penerapan sertifikasi ISPO di perkebunan sawit
Senin, 31 Mei 2021 0:18 Wib
Hanya 33 anggota Gapki Sumsel kantongi sertifikat ISPO
Selasa, 8 Oktober 2019 14:18 Wib
Seluas 4,1 juta hektare lahan sawit sudah miliki sertifikat ISPO
Jumat, 26 Juli 2019 6:36 Wib
5.976 hektare perkebunan sawit masyarakat baru kantongi ISPO
Kamis, 25 April 2019 15:56 Wib
UNDP - Tanoto terus dorong peningkatan ekonomi petani sawit
Rabu, 24 April 2019 13:09 Wib
DPR sesalkan standar ganda Eropa terkait sawit Indonesia
Sabtu, 30 Maret 2019 19:28 Wib
Sertifikasi ISPO mulai diakui pengguna sawit Eropa
Jumat, 2 November 2018 14:19 Wib
Pemkab Musi Banyuasin dorong petani peroleh ISPO
Senin, 9 Oktober 2017 19:19 Wib