Jakarta (ANTARA Sumsel) - Pesawat yang ditumpangi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan rombongan saat transit di Los Angeles (LA), Amerika Serikat, menuju Lima, Peru sempat dilarang terbang karena masalah administrasi seperti yang dialami Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
"Saya juga pernah terjadi seperti itu, siapa yang ikut ke Peru? Waktu saya naik pesawat ke Peru, nah itu ada, waktu di LA, ditahan pesawat sejam dengan alasan ada penumpang yang tidak 'clear', ada staf terpaksa tengah malam telepon Washington, kenapa dua orang ini? Ternyata administrasi itu," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis.
Cerita Wapres tentang perjalanan menuju KTT APEC di Lima, Peru, November 2016 lalu tersebut disampaikan untuk menanggapi permintaan maaf resmi pemerintah AS melalui Kedutaan Besar AS di Indonesia pada Rabu (25/10), terkait batalnya kunjungan PAnlima TI ke AS karena kesalahan administrasi.
Melalui cerita tersebut, Wapres hendak menggambarkan kelemahan sistem administrasi AS terkait izin masuk warga negara asing ke negaranya yang bisa dialami semua orang, bahkan seorang wakil presiden sekalipun.
Sebelumnya pada Sabtu (21/10), Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo batal berangkat ke Washington DC, AS, dengan menumpang Maskapai Emirates, karena ada larangan masuk ke negeri tersebut dari Departemen Bea Cukai dan Keamanan Perbatasan AS.
Padahal, Gatot akan hadir sebagai wakil pemerintah Indonesia untuk memenuhi undangan Kepala Staf Gabungan Militer AS Jenderal Joseph Dunford dalam konferensi keamanan dari aksi ekstremisme.
"Pesawat saya, saya sendiri tertahan. Apa boleh buat, sudah di pesawat pun sejam tidak bisa berangkat, jadi ini komputer masuk salah, ya keluar salah," ungkapnya.
Menurut Wapres, setelah pemerintah AS meminta maaf secara resmi sudah seharusnya Indonesia memberikan maaf, terlebih lagi selama ini AS dikenal sebagai negara yang cukup sulit mengakui kesalahan.
"Ya, namanya juga buatan manusia, lagian sudah minta maaf berkali-kali, jadi negara sebesar Amerika itu yang agak sombong itu, minta maaf itu kalau perlu betul, ya minta maaf agak mahal, dan itu sudah meminta maaf ya sudah. Menurut saya, perdebatannya sudah, ujung-ujungnya sudah minta maaf," kata dia.
Sebelum pemeritah AS menyampaikan permintaan maaf secara resmi itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah melayangkan protes dan memanggil Wakil Duta Besar AS di Jakarta, Erin Mckee pada Senin (23/10), untuk meminta penjelasan terkait pelarangan Panglima TNI ke AS.
Berita Terkait
PDI Perjuangan: Pertemuan Megawati dan JK pasti terjadi
Jumat, 23 Februari 2024 13:12 Wib
JK: Saya dan Rizal Ramli bertentangan tetapi tetap bersahabat
Rabu, 3 Januari 2024 15:16 Wib
Jusuf Kalla dukung pasanganAnies-Muhaimin
Rabu, 20 Desember 2023 9:13 Wib
Ganjar diskusi bersama JK bahas netralitas aparat
Minggu, 19 November 2023 19:35 Wib
JK berbagi kisah perdamaian di hadapan juru damai dunia
Kamis, 19 Oktober 2023 10:10 Wib
JK: Masjid bukan untuk mimbar kampanye politik
Selasa, 21 Maret 2023 16:23 Wib
JK ingin DMI dukung upaya untuk menyejahterakan masyarakat
Jumat, 20 Januari 2023 9:03 Wib
JK doakan Tjahjo Kumolo lekas sembuh
Senin, 27 Juni 2022 13:01 Wib