Jakarta (ANTARA Sumsel) - Masyarakat meminta pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih bijak dalam mengambil keputusan dan harapan mereka juga tidak muluk-muluk, karena rakyat cukup disejahterakan, harga sembako murah, kesehatan dan pendidikan yang terjamin, serta terciptanya banyak lapangan pekerjaan.
"Pemerintah harus pro kebijakan yang menguntungkan rakyat seperti menyejahterakan kehidupan rakyat dengan harga sembako murah, kesehatan rakyat terjamin, pendidikan juga terjamin, bukan mengambil keputusan yang tidak berpihak kepada rakyat," kata Zakky Galbi, mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi.
Zakky, yang dimintai komentar terkait kepemimpinan Jokowi-JK yang pada 20 Oktober 2017 Kamis berusia tiga tahun, mengatakan kepada Antara, dia juga meminta pemerintah menciptakan banyak lapangan pekerjaan agar tidak banyak pengangguran.
Menurut dia, kekurangan pemerintah saat ini yang dikeluhkan masyarakat adalah kesulitan ekonomi yang lumayan besar dan sulit mendapatkan lapangan perkerjaan, mahalnya harga sembako dan tarif dasar listrik (TDL) juga menjadi "Pekerjaan Rumah"bagi pemerintah ini.
Mahasiswa lainnya, Hermawan mengatakan di lain sisi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kurang tegas dalam mengatasi konflik-konflik ataupun permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik itu masalah ekonomi, sosial, politik, sehingga seharusnya Jokowi lebih memperhatikan lagi kelompok masyarakat yang tertinggal dan tertindas melalui kebijakan ekonominya.
Namun Hermawan menambahkan Jokowi-JK berhasil membangun infrastruktur di berbagai tempat, tidak lagi Jawa sentris tetapi mencakup seluruh wilayah Indonesia dan kepemimpinannya cukup kondusif karena bisa meredam kegaduhan yang terjadi di lingkungan kaum intelktual.
Seorang warga masyarakat, Malik Abdul Jabbar mengatakan bahwa Jokowi-JK juga kurang tajam atau cekatan dalam melihat situasi kondisi nasional yang sedang gaduh, dalam arti mereka lamban dalam mengambil sikap.
Malik menambahkan ada beberapa hal positif yang menonjol dari kepemimpinan Jokowi-JK selama tiga tahun ini dari segi pembangunan infrastruktur, hubungan bilateral makin erat, seperti terlihat dengan banyaknya kunjungan kenegaraan baik pemerintah pusat ke luar ataupun dalam menjamu tamu negara, sistem pemerintahan pusat yang tertata meskipun beberapa kali ada perombakan dalam kabinet.
Berita Terkait
PDI Perjuangan: Pertemuan Megawati dan JK pasti terjadi
Jumat, 23 Februari 2024 13:12 Wib
JK: Saya dan Rizal Ramli bertentangan tetapi tetap bersahabat
Rabu, 3 Januari 2024 15:16 Wib
Jusuf Kalla dukung pasanganAnies-Muhaimin
Rabu, 20 Desember 2023 9:13 Wib
Ganjar diskusi bersama JK bahas netralitas aparat
Minggu, 19 November 2023 19:35 Wib
JK berbagi kisah perdamaian di hadapan juru damai dunia
Kamis, 19 Oktober 2023 10:10 Wib
JK: Masjid bukan untuk mimbar kampanye politik
Selasa, 21 Maret 2023 16:23 Wib
JK ingin DMI dukung upaya untuk menyejahterakan masyarakat
Jumat, 20 Januari 2023 9:03 Wib
JK doakan Tjahjo Kumolo lekas sembuh
Senin, 27 Juni 2022 13:01 Wib