Presiden minta tambak rakyat disertifikat

id Joko Widodo, sertifikat, sengketa lahan, Bulungan

Dokumentasi - Presiden Joko Widodo (kanan) menyerahkan sertifikat tanah kepada peserta Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) asal Bojonegoro saat melakukan kunjungan kerja di Malang, Jawa Timur, Rabu (24/5/2017). (ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto)

Jakarta (ANTARA Sumsel) - Presiden Joko Widodo meminta agar tanah masyarakat yang berfungsi sebagai tambak untuk disertifikat guna menghindari sengketa lahan.

"Agar tambak-tambak rakyat yang ada di Kalimantan Utara itu segera disertifikatkan. Tambak-tambak milik rakyat ini yang harus segera disertifikatkan," kata Presiden dalam sambutannya saat acara penyerahan sertifikat tanah di halaman Kantor Bupati Bulungan, Kabupaten Bulungan pada Jumat.

Presiden kembali membagikan 1.422 sertifikat tanah untuk rakyat di Provinsi Kalimantan Utara.

Tidak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta agar tanah yang digunakan untuk tempat tinggal, tempat ibadah, dan lahan pertanian juga diberikan sertifikat untuk menghindari persoalan ketimpangan penguasaan tanah dan akses terhadap tanah yang dimiliki masyarakat.

"Setiap saya pergi ke provinsi manapun keluhannya adalah masalah sengketa lahan, sengketa tanah. Karena apa? Rakyat tidak pegang yang namanya sertifikat. Ini (sertifikat) adalah tanda bukti hak hukum atas tanah," kata Presiden dikutip dari keterangan pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin yang diterima Antara di Jakarta.

Kepala Negara pun memberi kebebasan kepada masyarakat untuk memanfaatkan sertifikat sebagai penambah modal usaha maupun hal-hal produktif lainnya.

"Mau disekolahkan' (diagunkan-red), saya tahu, tidak apa-apa silakan. Tapi dihitung, dikalkukasi bisa menyicil setiap bulan atau tidak. Kalau tidak bisa, jangan. Hati hati kalau mau pinjam ke bank," ucap Presiden.

Mengingat pentingnya fungsi dan manfaat sertifikat tersebut, Presiden juga berpesan agar masyarakat menjaga dan menyimpan sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman.

"Saya titip, ini (sertifikat) disimpan baik-baik, ditaruh di plastik biar kalau rumahnya bocor tidak kehujanan sertifikatnya. Dan difotokopi (sertifikatnya) agar kalau hilang masih punya fotokopinya untuk diurus lagi ke BPN biar cepat," tambah Presiden.

Sejumlah pejabat pemerintah yang mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie.
Pewarta :
Editor: Ujang
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar