Badan Kesbangpol Sumsel gencar sosialisasikan tahapan Pilkada

id pemilihan kepala daerah, pilkada, Richard Chahyadi, panitia pemilihan kecamatan, pengawas pilkada

Badan Kesbangpol Sumsel gencar sosialisasikan tahapan Pilkada

Ilustrasi Seorang warga memberikan hak pilihnya di TPS pada Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Sumsel . (Antarasumsel.com)

Palembang (ANTARA Sumsel) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Selatan mulai Oktober 2017 berupaya lebih gencar melakukan sosialisasi tahapan pemilihan kepala daerah 2018.

"Tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) perlu disosialisasikan sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan persiapan dan pelaksanaan pilkada secara serentak di sembilan kabupaten dan kota serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun depan," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumsel Richard Chahyadi, di Palembang, Selasa.

Menurut dia, tahapan pilkada sekarang ini mulai disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga mendapat dukungan maksimal dari mereka.

Salah satu tahapan yang memerlukan perhatian yakni pembentukan panitia pengawas kecamatan (panwascam), panitia pemilihan kecamatan (PPK) di kabupaten/kota se-Sumsel terutama di sembilan daerah yang melaksanakan pilkada.

Sembilan daerah Sumsel yang melaksanakan pilkada 2018 yakni Kota Palembang, Lubuklinggau, Pagaralam, dan Kota Prabumulih, serta Kabupaten Banyuasin, Muaraenim, Empat Lawang, Lahat, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Melalui upaya tersebut diharapkan orang-orang yang terpilih menjadi panitia pengawas pilkada adalah orang yang memiliki tanggung jawab penuh, profesional, dan independen atau tidak berpihak dengan calon tertentu segingga bisa terpilih kepala daerah sesuai dengan harapan masyarakat, katanya.

Selain itu, pihaknya juga berupaya menggalakkan kegiatan sosialisasi Undang Undang Pemilu No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu menghadapi pemilihan legislatif dan Presiden pada 2019.

Kesadaran politik masyarakat perlu ditingkatkan sehingga pesta demokrasi rakyat tersebut dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan menghasilkan kepala daerah, anggota legislatif, dan presiden sesuai dengan keinginan rakyat, kata Richard.