Dinsos akan verifikasi ulang 8.652 penerima bantuan

id Kartu Keluarga Sejahtera, Dinas Sosial, Ogan Komering Ulu

Dinsos akan verifikasi ulang 8.652 penerima bantuan

Warga menunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera. (ANTARA)

Baturaja (ANTARA Sumsel) - Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan akan memverifikasi ulang sebanyak 8.652 kepala keluarga di wilayah itu untuk diusulkan menerima bantuan pemerintah melalui Kartu Keluarga Sejahtera.

"Rencananya pada Rabu (27/9) kami akan memverifikasi ulang 8.652 kepala keluarga atau 22.979 jiwa penduduk Ogan Komering Ulu (OKU) guna diusulkan menerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)," kata Kepala Dinas Sosial Pemkab OKU, Syaiful Kamal melalui Kasi Rehabilitasi Sosial Desi Kurnia di Baturaja, Minggu.

Dikatakan Desi, pendataan ulang dengan cara turun langsung ke setiap desa itu dilakukan guna memastikan keberadaan masyarakat penerima bantuan KKS sebelumnya apakah masih berdomisili sesuai dengan data yang ada untuk diusulkan kembali.

"Jika warga menerima bantuan sudah pindah rumah atau meninggal dunia akan digantikan yang lainnya. Intinya verifikasi ulang dilakukan agar data menjadi falid," ungkapnya.

Sebab kata dia, sejauh ini pihaknya belum mengantongi data falid terkait jumlah penduduk miskin di Kabupaten OKU yang berhak menerima bantuan dari pemerintah pusat melalui KKS.

Namun kata dia, berdasarkan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia pada 2017 bahwa jumlah penduduk OKU sebanyak 356.508 jiwa, namun sekitar 40 persen diantaranya tercatat berpenghasilan rendah.

"Untuk itulah perlu dilakukan verifikasi ulang agar data menjadi falid," jelasnya.

Sementara, Ketua Fraksi Demokrat yang juga Anggota DPRD Kabupaten OKU, Yopi Sahrudin sebelumnya meminta agar Dinas Sosial setempat melakukan pendataan terhadap jumlah masyarakat miskin secara tepat dan akurat sesuai fakta di lapangan.

"Hingga saat ini kita belum tahu jumlah real warga kurang mampu di OKU untuk diberikan bantuan," ungkapnya.

Menurut dia, seharusnya dinas terkait menjalin kekompakan secara berjenjang dengan pihak kecamatan maupun pemerintahan desa untuk melakukan pendataan.

"Saat rapat kordinasi dengan dinas terkait beberapa waktu lalu, kami sudah meminta pihak Dinas Sosial agar melakukan pendataan dan langsung diverifikasi agar mempermudah pemerintah dalam menyediakan pelayanan seperti bantuan pendidikan serta kesehatan tepat sasaran," tegasnya.