Wapres: Indonesia tawarkan pelatihan pasukan penjaga perdamaian

New York (ANTARA Sumsel) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia menawarkan pelatihan bagi calon personel pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa agar ada standarisasi untuk menjaga perdamaian sekaligus mengupayakan perdamaian.

   
"Kita menawarkan adanya pelatihan bagi calon pasukan penjaga perdamaian sebelum bertugas. Dan kita punya tempat latihan serta pengalaman," kata Wapres M Jusuf Kalla di sela-sela menghadiri sidang majelis umum PBB di New York, Amerika  Serikat, Rabu.

Lebih lanjut Wapres menjelaskan selama ini pasukan penjaga perdamaian terkadang hanya menjaga status quo, sehingga ada negara-negara yang berkonflik hingga puluhan tahun tidak bisa selesai. Wapres mencontohkan apa yang terjadi di Lebanon maupun negara-negara Afrika dimana konflik berlangsung hingga puluhan tahun tidak bisa diselesaikan.

"Jadi pasukan penjaga perdamaian itu tidak hanya menjaga tetapi juga bagaimana mengupayakan perdamaian itu sendiri. Indonesia punya pengalaman soal ini dan inilah kelebihan yang kita tawarkan " kata Wapres.

Jusuf Kalla memimpin langsung delegasi Republik Indonesia dalam pertemuan tingkat tinggi di Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-72 di markas besar PBB New York Amerika Serikat,

Dalam SMU PBB ke-72 Indonesia terus mengampanyekan untuk bisa diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020.

Sebelumnya Indonesia mempunyai pengalaman pernah tiga kali menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB, yaitu pada tahun 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

"Diatas kertas kita memiliki peluang besar untuk terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB," kata Wapres.

Lebih lanjut Wapres menjelaskan bahwa Indonesia selalu aktif mengirimkan pasukan penjaga perdamaian. Saat ini ada 2800 personel pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia yang sedang bertugas di seluruh dunia.

"Dan itu akan terus kita tingkatkan hingga 4.000 personel," kata Wapres.

Indonesia akan bersaing dengan Maladewa untuk bisa terpilih sebagai anggota tidak tegap DK PBB dan baru akan diputuskan pada SMU tahun 2018 mendatang.