BKKBN libatkan Pemkab dirikan Kampung KB

id Waspi, Kampung KB, BKKBN Provinsi, keluarga berencana, masyarakat

BKKBN libatkan Pemkab dirikan Kampung KB

Mobil layanan KB (ANTARA FOTO)

Palembang (ANTARA Sumsel) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melibatkan pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota untuk mendirikan Kampung KB di tiap kecamatan pada 2017.

"Kerja sama yang dibangun merupakan lintas sektoral karena kecamatan yang dipilih akan dibantu sarana dan prasarana oleh pemerintah seperti jalan, fasilitas sanitasi dan lainnya," kata Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Waspi di Palembang, Jumat.

Keberadaan Kampung KB ini diharapkan berdampak luas yakni bukan hanya meningkatkan capaian KB tapi juga kesejahteraan masyarakat dengan ditandai naiknya ekonomi warga setempat.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan hasil, kampung yang masuk dalam kategori Kampung KB harus memenuhi beberapa indikator, antara lain peserta KB yang sedikit, banyak balita dan anak umur sekolah, dan tingkat pendapatan keluarga yang rendah.

Untuk mencapai target peningkatan kesejahteraan warga Kampung KB ini, Presiden sudah menginteruksikan bahwa seluruh lembaga terkait harus ambil bagian, seperti Kementerian PU-Perumahan Rakyat untuk memperbaiki jalan, Kementerian Koperasi dan UKM untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan.

Sementara ini, BKKBN sudah memiliki Kampung KB yang dijadikan percontohan di Sumsel yakni Kampung KB di kawasan padat penduduk Seberang Ulu I dan Gandus Palembang.

"Kampung KB di dua kawasan ini didirikan sejak Maret 2016 dan sudah mengakses sejumlah bantuan pemerintah seperti dana perbaikan jalan," katanya.

Provinsi Sumatera Selatan menargetkan pendirian Kampung KB di setiap kabupatenn/kota pada 2016 dan setiap kecamatan pada 2017 untuk mencapai target peningkatan akseptor KB pada pasangan usia subur. Saat ini masih delapan kabupaten yang belum menjalankannya dari total 17 kabupaten dan kota.

Sementara itu berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 diputuskan laju pertumbuhan pendudukan menjadi 1 persen atau menurun dari 1,8 persen per tahun, angka kelahiran total dari wanita usia subur (TFR) menurun dari 2,6 (lebih dari dua anak tapi tidak sampai tiga anak) menjadi 2,29, dan penggunaan alat kontrasepsi modern berkisar 63 persen.

Sedangkan di Sumsel, berdasarkan survei SDKI 2012 untuk TFR masih diatas rata-rata nasional yakni 2,7.