Jakarta (ANTARA Sumsel)-Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap wajar adanya penambahan dana bagi partai politik (parpol) sebesar Rp1.000 persuara sah.
"Ini wajar saja untuk menyesuaikan kondisi hari ini. Di samping itu, dengan situasi sekarang, biaya politik partai itu makin tinggi, supaya jangan minta macam-macam, oleh karena itu sekaligus masuk APBN," kata Wapres di Jakarta, Selasa.
Wapres mengatakan, dana bagi parpol sebesar Rp108 sudah berlaku sejak sekitar 15 tahun lalu sejak ia menjadi pengurus Partai Golkar, karena itu dianggap wajar jika sekarang ditambah.
Penambahan dana parpol tersebut dikatakan Wapres salah satunya sebagai upaya mencegah korupsi meski tidak dipungkiri akan menambah beban APBN.
"Tapi lebih berbahaya kalau partai-partai itu ingin kerja proyek dan lebih menyulitkan kan?" ujar Wapres seraya menambahkan tentunya dana tersebut akan diaudit sesuai dengan prosedur.
Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan akan memroses penambahan dana parpol sesuai usulan Menteri Dalam Negeri yakni sebesar Rp1.000 persuara sah.
"Itu kan surat dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah, berdasarkan undang-undang parpol sebelumnya. Jadi nanti kita proses saja," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Hal itu kata dia, mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk rekomendasi KPK yang sudah menyampaikan surat kepada pemerintah, termasuk kepada Menkeu dan Mendagri.
Kenaikan dana parpol tersebut ditetapkan dan tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 pada 29 Maret 2017.
Kenaikan dana parpol juga diikuti dengan revisi PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol.
Maka dengan kenaikan dana parpol tersebut pemerintah berharap partai politik terus melakukan edukasi politik yang lebih baik kepada masyarakat, selain bahwa dana yang ada digunakan untuk kepentingan publik yang lebih luas.
Berita Terkait
PDI Perjuangan: Pertemuan Megawati dan JK pasti terjadi
Jumat, 23 Februari 2024 13:12 Wib
JK: Saya dan Rizal Ramli bertentangan tetapi tetap bersahabat
Rabu, 3 Januari 2024 15:16 Wib
Jusuf Kalla dukung pasanganAnies-Muhaimin
Rabu, 20 Desember 2023 9:13 Wib
Ganjar diskusi bersama JK bahas netralitas aparat
Minggu, 19 November 2023 19:35 Wib
JK berbagi kisah perdamaian di hadapan juru damai dunia
Kamis, 19 Oktober 2023 10:10 Wib
JK: Masjid bukan untuk mimbar kampanye politik
Selasa, 21 Maret 2023 16:23 Wib
Jusuf Kalla Lantik Pengurus Pimpinan Wilayah DMI Sumatera Selatan
Selasa, 21 Maret 2023 15:25 Wib
JK ingin DMI dukung upaya untuk menyejahterakan masyarakat
Jumat, 20 Januari 2023 9:03 Wib