Jakarta (ANTARA Sumsel) - Para peneliti pada Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan bahwa dimensi perspektif atas tol laut yang selama ini dipahami sebagai "port to port" harus diperluas menjadi "door-port to port-door".
"Konsep awal tol laut Presiden Jokowi bagus untuk memeratakan harga di Jawa dan luar Jawa. Kemudian dengan adanya tol laut itu juga memastikan ada transportasi yang terus bergerak dari barat ke timur dan sebaliknya, sehingga aktivitas ekonomi juga ikut tergerakan dengan adanya pergerakan barang dan jasa," kata peneliti ekonomi senior Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Zamroni Salim kepada Antara di Jakarta, Jumat.
Namun dalam kenyataannya, menurut dia, tol laut hanya dikerjakan oleh beberapa pelaku usaha dan itu tidak merata.
"Sebagian besar dukungan tol laut itu harusnya swasta, tapi tidak bergerak dan tidak banyak terlibat. Itu kami ketahui setelah kami lakukan wawancara dengan salah satu asosiasi pemilik pelayaran," katanya.
Zamroni mengatakan beberapa alasan pihak swasta tidak banyak yang ikut tol laut adalah terlalu rumitnya tender yang harus diikuti. "Ada sekitar 400 halaman yang harus dipenuhi swasta kalau mau ikut tender tol laut".
Alasan lain yang memberatkan pihak swasta, menurut dia, adalah imbalan kargo yang harus dipenuhi karena logistik hanya bergerak dari wilayah barat ke timur Indonesia saja, sementara kapal akan kosong ketika kembali lagi ke barat.
Maka dari itu, Zamroni mengatakan perlu ada subsidi yang diberikan, karena imbalan kargo tidak bisa terus-menerus didiamkan karena akan memaksa biaya kargo tinggi, sementara konsep pasar tidak bisa dipaksa turun. Selisih harga perlu ditanggung Pemerintah.
"Jika ingin membaca konsep tol laut secara luas artinya tidak sekedar memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain saja. Tetapi juga mengembangkan industri di sekitar pelabuhan, atau istilahnya pelabuhan pengumpan harus juga ada investasi infrastruktur dan manufakturnya," ujar Zamroni.
Untuk konteks Papua, ia mengatakan industri perikanan menjadi yang paling memungkinkan untuk banyak dikembangkan dengan cepat. Sehingga imbalan kargo tersebut akan berkurang dengan terisinya logistik dari wilayah timur.
Sementara itu, peneliti pada Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Panky Tri Febiyansah mengatakan untuk bisa menerapkan konsep "door-port to port-door" pada tol laut Pemerintah perlu juga melibatkan pelayaran rakyat yang sejak lama sudah ada.
"Tinggal diperkuat saja untuk bisa mengakses pulau-pulau kecil sebagai alternatif pelayaran perintis. Subsidi asuransi kapal untuk mereka perlu diberikan agar pemilik kapal mampu mengembangkan usahanya karena menjadi lebih 'bankable'," ujar dia.
Berita Terkait
Kejar bandar narkoba di laut, Polairud didukung peralatan IT lengkap
Rabu, 20 Maret 2024 11:36 Wib
TNI AL dan Angkatan Laut AS godok materi Latma CARAT 2024
Sabtu, 16 Maret 2024 21:47 Wib
China janji lanjutkan negosiasi Laut China Selatan dengan negara ASEAN
Kamis, 7 Maret 2024 16:33 Wib
Kopaska latihan peperangan khusus di Selat Sunda sampai 10 Maret 2024
Kamis, 7 Maret 2024 14:51 Wib
Cara TNI jaga kawasan laut IKN
Selasa, 5 Maret 2024 15:05 Wib
Serangan udara baru AS-Inggris targetkan Houthi di Yaman
Selasa, 5 Maret 2024 12:05 Wib
Pengamat: TNI AL harus tingkatkan deteksi kapal selam untuk jaga IKN
Senin, 4 Maret 2024 15:59 Wib
Alarm kapal berbunyi, prajurit AL bergerak dan gagalkan aksi perompak
Sabtu, 2 Maret 2024 8:11 Wib