Jakarta (ANTARA Sumsel) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN harus menjadi instrumen yang dapat menciptakan pemerataan dan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia.
"Tema APBN adalah betul-betul menggunakan semua sisi untuk menciptakan pemerataan dan keadilan yang lebih banyak," kata seusai menghadiri perayaan HUT RI ke-72 di Jakarta, Jumat.
Sri Mulyani menjelaskan untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan tersebut, maka APBN tetap memberikan alokasi belanja yang mencukupi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.
"Untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah, maka subsidi berupa bantuan nontunai dinaikkan, begitu juga dana desa, dan dana alokasi khusus bidang fisik yang bertujuan untuk menghadapi kemiskinan di akar rumput," ujarnya.
Selain itu, tambah dia, agar pemanfaatan belanja sosial tersebut dapat lebih efektif, maka kebocoran anggaran di pos-pos kemiskinan dan kesenjangan harus diminimalisir.
"Tantangan disitu adalah membuat desain agar mereka tidak bocor dan betul-betul bisa mencapai ke masyarakat yang membutuhkan," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan pembangunan infrastruktur juga memiliki peran penting terhadap upaya pengentasan kemiskinan agar masyarakat kurang mampu memiliki akses terhadap sumber kegiatan ekonomi.
"Infrastruktur yang dibangun bisa membuat mereka terkoneksi dengan pasar sehingga mereka bisa memiliki aktivitas ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan memastikan pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan dengan fokus prioritas pembangunan nasional pada 2018.
Fokus prioritas tersebut adalah pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan serta kesenjangan antarpendapatan dan antarwilayah maupun perluasan kesempatan kerja.
Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja itu diharapkan bisa tercapai melalui peningkatan investasi yang terus diupayakan melalui kemudahan perizinan dan perbaikan iklim investasi dengan penggunaan APBN sebagai katalis sekaligus pendorong pembangunan.
Berita Terkait
Menkeu: THR telah tersalurkan Rp13,4 triliun
Senin, 25 Maret 2024 11:45 Wib
Kejagung terima laporan dugaan korupsi pada LPEI dari Menkeu
Senin, 18 Maret 2024 12:29 Wib
Kejagung: Dugaan korupsi pendanaan di LPEI dideteksi sejak 2019
Senin, 18 Maret 2024 12:25 Wib
Airlangga sebut anggaran makan siang gratis berkisar Rp15 ribu
Senin, 26 Februari 2024 15:38 Wib
Airlangga buka suara terkait kabar pertemuan Sri Mulyani dan Megawati
Senin, 5 Februari 2024 17:08 Wib
Ini jawaban Sri Mulyani terkait isu dirinya mundur dari Kabinet Jokowi
Jumat, 19 Januari 2024 13:31 Wib
Zulkifli Hasan: Jangan bikin isu Menteri Keuangan mundur
Kamis, 18 Januari 2024 16:19 Wib
Sri Mulyani: Pajak terkumpul Rp1.387,78 triliun hingga September 2023
Kamis, 26 Oktober 2023 11:29 Wib