Jakarta (ANTARA Sumsel) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan agar laut Indonesia jangan sampai dikavling dan berbagai sumber daya laut yang terdapat di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Menteri Susi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, melarang laut Indonesia dibagi-bagi berdasarkan kavling karena laut adalah masa depan bangsa yang dapat terwujud dengan tegaknya penerapan prinsip keadilan dan pemerataan nasional.
"Saya minta seluruh aparat pengguna daerah, penegak hukum, memastikan bahwa keadilan itu ada dan pemerataan itu ada," katanya.
Susi Pudjiastuti juga menegaskan keinginginannya agar berbagai program bantuan seperti pinjaman bergulir harus sampai kepada mereka yang berhak dan bukan kelompok tertentu saja.
Sebagaimana diketahui, KKP akan memberikan bantuan uang pendampingan kepada koperasi unit desa untuk dapat mengurus kredit bergulir untuk nelayan.
Program tersebut dilakukan dengan menggandeng antara lain Bank Negara Indonesia (BNI) yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Menteri Susi menegaskan pihaknya telah memberitahu perbankan agar tidak usah takut dalam menyalurkan atau memberikan kredit kepada nelayan.
Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menginginkan berbagai program strategis yang dimiliki dalam rencana kerja pemerintah harus mendukung pengembangan industrialisasi perikanan di Tanah Air.
KNTI menilai bahwa RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2018, tidak menapaki jalan menuju Industrialisasi Perikanan Indonesia," kata Ketua DPP KNTI Marthin Hadiwinata.
Padahal, Marthin mengingatkan Peta Jalan Industrialisasi Perikanan telah dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No.7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.
Marthin menambahkan beberapa program strategis untuk membangun industri perikanan seperti revitalisasi galangan kapal nasional, dan upaya Pemberdayaan koperasi nelayan tidak diusulkan pemerintah dalam RKP 2018.
Selain itu, ujar dia, dari berbagai program nasional yang diusulkan, titik berat dari arah kebijakan kelautan dan perikanan nasional masih tidak jauh berubah dari kebijakan sebelumnya yaitu untuk mendorong tingkat produksi.
"Hal ini terlihat dari program prioritas mengenai peningkatan produksi pangan yang mendorong produksi ikan 17,3 juta ton," ungkapnya.
Ia berpendapat produksi ikan yang dipatok mencapai 17,3 juta ton per tahun tidak realistis mengingat berbagai permasalahan pada pengelolaan perikanan, seperti terkait masalah alih alat tangkap, dan pengelolaan sumber daya perikanan yang dinilai telah melebihi kapasitas dan serta pemberdayaan nelayan seperti pengelolaan usaha perikanan berbasis koperasi dan akses terhadap permodalan.
Berita Terkait
Ganjar Pranowo siap tenggelamkan kapal asing yang mencuri di laut Indonesia
Selasa, 9 Januari 2024 15:49 Wib
Susi Pudjiastuti: Penyanderaan pilot sebabkan masyarakat Papua kehilangan pemenuhan hak
Rabu, 1 Maret 2023 13:42 Wib
Susi Pudjiastuti ajak ubah gaya hidup dan berpartisipasi memilah sampah
Sabtu, 30 Juli 2022 10:48 Wib
Susi Pudjiastuti beri penjelasan terkait Ivermectin sesuai anjuran dokter
Selasa, 29 Juni 2021 21:41 Wib
Susi Pudjiastuti ingin benih lobster selalu dilindungi dan tak diekspor
Jumat, 24 Juli 2020 6:58 Wib
DK PWI kecam pihak yang melecehkan kredibilitas wartawan dan media
Selasa, 14 Juli 2020 9:54 Wib
Susi Pudjiastuti : Terus tegakkan hukum terhadap pencuri ikan
Senin, 6 Januari 2020 12:31 Wib
Iskindo: Susi Pudjiastuti bisa bantu benahi BUMN
Selasa, 26 November 2019 13:20 Wib