Jakarta (Antarasumsel.com) - Presiden Joko Widodo mempersilakan pihak-pihak yang tidak setuju dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, untuk menempuh jalur hukum.
"Kalau ada yang tidak setuju ya silalan menempuh jalur hukum, negara ini kan negara hukum dipersilakan," kata Jokowi usai membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2017 di Jakarta, Kamis.
Presiden Jokowi menyebutkan saat ini Perppu Nomor 2 Tahun 2017 masih dibahas di DPR. "Ini masih dibahas di DPR, itu juga proses demokrasi," kata Jokowi.
Ia menegaskan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 diterbitkan demi menjaga keamanan dan keutuhan NKRI.
"Sekali lagi aya sampaikan Perppu ini terbit demi menjaga keamanan dan keutuhan negara dalam jangka sekarang maupun yang akan datang," katanya
Sebelumnya diberitakan sejumlah pihak akan melakukan aksi pada 28 Juli 2017 atau disebut aksi 287.
Aksi itu bertujuan untuk menyuarakan pembatalan Perppu Ormas yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Aksi tersebut akan dilakukan pada Jumat dan dimulai dari Masjid Istiqlal.
Berita Terkait
Jokowi-Tony Blair bahas rencana investasi energi di IKN
Kamis, 18 April 2024 15:46 Wib
LSI: Approval rating Presiden naik jadi 76,2 persen
Kamis, 18 April 2024 15:38 Wib
Presiden shalat Jumat di Masjid Agung Kota Medan
Jumat, 12 April 2024 16:48 Wib
Jokowi sambut para tamu peserta "open house" di Istana
Rabu, 10 April 2024 11:03 Wib
Presiden sebut antrean pemudik Lebaran 2024 relatif terkendali
Senin, 8 April 2024 11:13 Wib
Presiden dijadwalkan gelar "open house" saat Lebaran
Jumat, 5 April 2024 15:12 Wib
Arief Hidayat jelaskan alasan MK tak panggil Presiden Jokowi
Jumat, 5 April 2024 15:05 Wib
Presiden lantik Tonny Harjono sebagai KSAU di Istana Negara
Jumat, 5 April 2024 12:11 Wib