Pemerintah siapkan percepatan peluncuran hutan sosial

id hutan sosial, Darmin Nasution, Perhutanan Sosial, Siti Nurbaya, pelaksanaan perhutanan sosial, Pemerintah Daerah

Pemerintah siapkan percepatan peluncuran hutan sosial

Darmin Nasution (tengah) (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Jakarta (Antarasumsel.com) - Pemerintah menyiapkan percepatan peluncuran hutan sosial, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bagian dari program redistribusi aset untuk mencapai pemerataan ekonomi.

"Perhutanan sosial sudah layak untuk di-'launching'. Kita harus siapkan standarnya, agar ke depan tidak menimbulkan masalah," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi Tentang Perhutanan Sosial di Jakarta, Senin.

Darmin menjelaskan terdapat lima langkah percepatan pelaksanaan perhutanan sosial, yang segera dilakukan peluncuran awal program ini di Jawa.

Pertama, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat serta menyiapkan tenaga penyuluh dan tenaga verifikasi di lapangan.

Kedua, pemerintah akan mengidentifikasi wilayah dan segera memproses daerah yang dihendaki masyarakat untuk dijadikan hutan sosial.

Ketiga, verifikasi di lapangan dan model bisnis kelompok masyarakat serta kelayakan usaha. Keempat, penetapan dan penyiapan lokasi kegiatan. Terakhir, perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, penanaman dan distribusi.

Data numerik menyatakan perhutanan sosial di Jawa saat ini tersebar di wilayah Banten, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan total luasan lahan 1.127.073 hektar.

Sedangkan, area Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) yang tersebar di Jawa berada di kawasan Probolinggo (tiga area KPH), Pemalang (dua area KPH) dan Purwakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Darmin menegaskan pentingnya kajian lebih mendalam mengenai standar luasan lahan masing-masing daerah, baik di Jawa maupun luar Jawa.

Selain itu, masyarakat di sekitar lahan akan menjadi prioritas untuk mendapatkan lahan perhutani ini.

Ikut hadir dalam rapat pembahasan hutan sosial ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.