Selasa, 24 Oktober 2017

Mendagri bantah sebarkan KTP-E orator pendukung Ahok

id Tjahjo Kumolo, menghina presiden, penyebar ktp, pendukung ahok, demo, fitnah
Mendagri bantah sebarkan KTP-E orator pendukung Ahok
Mendagri Tjahjo Kumolo . (ANTARA/Widodo S. Jusuf/Ang)
Tulungagung (Antarasumsel.com) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menolak meminta maaf ataupun mengklarifikasi atas tuduhan pelanggaran Undang-undang ITE karena membocorkan data KTP elektronik orator pendukung Ahok yang mengkritik rezim pemerintahan Joko Widodo saat berdemo.

"Kalau anda saya fitnah, marah tidak. Dia menuduh rezim pemerintahan Jokowi, dikaitkan dengan konteks urusan hukum Ahok. Saya anak buah Pak Jokowi, saya bagian dari rezim pak Jokowi. Saya hanya ingin mempertanyakan dan mengklarifikasi pada yang bersangkutan, apa maksud orasinya," kata Mendagri Tjahjo Kumolo saat dikonfirmasi wartawan usai menghadiri acara Rapat Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia 2017 di Tulungagung, Sabtu.

Ia mengingatkan, orang boleh-boleh saja bersimpati pada orang boleh. Itu sah-sah saja. Orang jadi relawan juga boleh, sah-sah saja.

"Memperjuangkan juga boleh. Tapi apa hubungannya dia bersimpati kepada saudara Ahok masalah hukum, kok bawa larinya kok menghujat Pak Jokowi, menghujat pemerintahan rezim Pak Jokowi, termasuk saya ada di dalamnya," kata Tjahjo.

Karena yang dia lakukan saat ini adalah dalam kerangka klarifikasi, Tjahjo menegaskan dirinya tidak merasa perlu untuk meminta maaf apalagi mengklarifikasi secara nasional.

Apalagi Tjahjo mengaku tidak pernah melakukan pembocoran apalagi menyebarkan data KTP-E orator berinisial V yang disebutnya telah menyimpang dari konteks aspirasi dan empati yang dia lakukan untuk Ahok yang dipidana bersalah melakukan penodaan agama.

         "Apa, minta maaf (soal) apa. Semua orang punya hak untuk meminta klarifikasi," jawab Tjahjo Kumolo.    
    Tjahjo berdalih apa yang dilakukannya saat menunjukkan data orator yang disebutnya telah melakukan fitnah terhadap Presiden Jokowi hanyalah melayani permintaan wartawan yang saat itu menanyakan identitas pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

         "Saya tidak merasa menyebarkan," katanya. Ia lalu menceritakan kronologi munculnya data warga dimaksud.

         "Waktu itu wartawan di Kemendagri tanya 'bapak apa mau kirim surat', saya jawab iya saya mau kirim surat. Lalu ditanya lagi 'apa bapak sudah punya datanya', dan (saya sampaikan) udah ada, ini lo buktinya. Setengah jam selesai kita cari orangnya, ya sudah," papar Mendagri.

         Menurut Tjahjo, apa yang dia lakukan saat itu bukan bentuk penyebaran melainkan hanya sebatas melayani pertanyaan wartawan terkait data.

"Itu bukan penyebaran, wong data kok. Anda tanya data kan boleh saja. Saya kalau tanya anda tidak mau kan bisa saja saya cek, wong di data kami lengkap kok, sepanjang yang bersangkutan sudah melakukan perekaman maka mudah saja melacak datanya," kata Tjahjo.

Ia mengatakan, sejauh ini dirinya sudah berkomunikasi dengan pendukung Ahok berinisial V yang diduga melecehkan kepala negara dengan menuding rezim Joko Widodo lebih buruk dibanding rezim sebelumnya itu.

"Dia sudah sms saya, sudah mengklarifikasi yang dia maksud tapi masih belum lengkap," katanya.

Tjahjo menjelaskan, dirinya selaku pembantu Presiden Joko Widodo, yang juga bagian dari rezim yang dihujat V, hanya ingin mengklarifikasi atas pernyataan V yang tendesius menyerang kepala negara tersebut.

"Kami ingin dengar apa urusan dia membela pak Ahok yang sudah divonis pengadilan. Negara kita negara hukum. Hakim bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan kepada presiden. Lah kok dia menghujat, (katanya) dihukumnya Pak Ahok karena rezim Jokowi. Apa yang dimaksud itu," kata Tjahjo.

Mendagri mengingatkan, sebagai warga negara siapa pun boleh mengkritik dan sebaliknya dikritik jika memang salah apalagi menyebarkan fitnah.

"Demokrasi yang mana. Kalau orang tua anda saya maki-maki, marah tidak anda. Mengkritik boleh, memberi masukkan boleh, saran boleh. Seorang polisi, jika Kapolri-nya dimaki-maki orang pasti marah kok dia. TNI, satpol PP, kalau pak bupati, pak gubernurnya dimaki-maki oleh warga pasti marah kok. Pakai cara yang baik dong. Apa hubungannya empati kepada pak Ahok kok dikaitkan-kaitkan dengan rezim Jokowi. Kan tanya boleh apa to maksudnya," kata Tjahjo.

Editor: Ujang

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga