Warga Padang harapkan pemerintah tata rumah kumuh

Padang (Antarasumsel.com) - Sejumlah warga di Kota Padang, Sumatera Barat mengharapkan pemerintah setempat menata dan menertibkan rumah kumuh pada beberapa perumahan dan kawasan.

"Rumah kumuh dimaksud yakni tempat pengumpulan sampah atau barang bekas yang mengganggu kenyamanan warga," kata salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Lubuk Kilangan Padang, Nenden (60) di Padang, Senin.

Dia menyebutkan pada beberapa kawasan di Banda Buek, Kuranji dan Pauh terdapat rumah pengumpulan sampah dan barang bekas namun berdekatan dengan tempat tinggal warga, sehingga muncul keluhan.

Penataan ini maksudnya, tambahnya menempatkan pada lokasi yang sesuai seperti sedikit jauh dari pemukiman dan memiliki lokasi representatif untuk pembuangannya.

Untuk itu, dia berharap pemerintah bisa memberikan penyuluhan kepada pemilik tempat tinggal.

Sebab, ujarnya dari laporan masyarakat pemilik rumah tidak bermusyawarah terlebih dahulu untuk menempati di kawasan pemukiman.

Penggiat sampah, Nilawati mengatakan tempat pembuangan atau rumah untuk pengumpulan bahan bekas boleh saja tersedia namun harus berlokasi yang sedikit jauh dari tempat tinggal warga.

Seperti Bank Sampah yang setiap hari menerima sampah berbagai bentuk juga harus didesain sedemikian rupa untuk memberikan kenyamanan secara estetika dan kesehatan.

Akan tetapi, kata dia perlu musyawarah dengan warga sebelum menentukan membuat bank sampah atau pengumpulan barang bekas.

Sedangkan penggiat sampah lainnya, Syaifuddin Islami mengatakan pembuatan tempat pengumpulan sampah atau rumah bank sampah didirikan berdasarkan musyawarah warga.

Menurutnya warga akan beranggapan menjadi rumah kumuh bila tidak ada koordinasi terkait hal tersebut.

Di sinilah, ujar dia peran pemerintah memediasi persoalan tersebut.

Terkait pemukiman kumuh tersebut Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah mengatakan telah menyiapkan beragam strategi untuk memberantasnya.

Sejauh ini, ujar dia pihaknya memiliki program 100-0-100 dengan indikator air bersih, sanitasi dan 0 persen rumah kumuh.

Secara perlahan, kata wali kota pihaknya akan mencatat  pemukiman dan rumah kumuh tersebut.