BKKBN Babel gelar Rakorda kependudukan

id Keluarga Berencana, BKKBN, kependudukan, Surya Chandra Surapaty, Zainuddin Nawawi, Gusti Mansyah, rakorda tahun

BKKBN Babel gelar Rakorda kependudukan

Mobil layanan KB (ANTARA FOTO)

Pangkalpinang (Antarasumsel.com) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat koordinasi daerah (rakorda) untuk meningkatkan dukungan dan sinergitas antarinstansi pemerintah daerah dalam merealisasikan program kependudukan masyarakat di daerah itu.

"Mudah-mudahan dengan kegiatan ini capaian KKBPK dan pembangunan desa lebih optimal," kata Plt Kepala BKKBN Kepulauan Babel, Gusti Mansyah di Pangkalpinang, Kamis.

Ia menjelaskan rakorda tahun ini mengusung tema "Melalui Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Kita Tingkatkan Kualitas Manusia Indonesia yang Memiliki Karakter Bangsa Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Pemetaan Terhadap OPD-KB di Daerah yang Masih Rendah.

"Kita akan petakan OPD-KB daerah mana saja yang masih rendah, agar program kependudukan ini lebih tepat sasaran dalam menekan angka kelahiran," ujarnya.

Ia mengatakan dalam menyukseskan program kependdudukan ini pihaknya akan menerapkan beberapa strategi di antaranya menambah jumlah kampung KB dan meminta pemerintah daerah mengalokasikan dana desa untuk mendukung program BKKBN.

"Penambahan kampung KB tahun ini lebih diprioritaskan di daerah tertinggal, pinggiran, perbatasan, miskin dan nelayan," ujarnya.

Gubernur Kepulauan Babel Rustam Effendi melalui Staf Ahli Bidang SDM dan Kemasyarakatan, Sumini Yuliastuti berharap rakorda ini dapat meningkatkan koordinasi, keterpaduan komitmen dan dukungan baik oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan seluruh mitra kerja serta para pemangku kepentingan dalam menerapkan berbagai strategi  program KKBPK.

"Kita harus lebih fokus pada upaya menurunkan fertilitas guna mengendalikan laju pertumbuhan penduduk menuju keluarga berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas manusia melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB," ujarnya.

Untuk itu semua pihak yang terlibat dapat berkomitmen melakukan sinkronisasi arah kebijakan dan pengembangan kegiatan prioritas.