Jakarta (Antarasumsel.com) - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian
mengusulkan agar semua kepala daerah untuk menyediakan tempat
demonstrasi agar rakyat yang mau menyalurkan aspirasinya atau
tuntutannya dapat dilakukan tanpa mengganggu ketertiban umum dan
kepentingan rakyat.
"Ketika saya kuliah S2 di London, mereka menyediakan tempat
demontrasi yang namanya Hyde Park Corner. Rakyat boleh demontrasi apa
saja di sana tapi tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Tinggal
dilihat apakah isunya yang diusung demontrans bagus sehingga diliput
wartawan. Jika demontrasi hanya untuk dapat nasi bungkus maka tidak akan
diliput media massa," kata Kapolr Jenderal Tito saat memberikan kuliah
umum di Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, Jumat.
Oleh karena itu, sejak menjadi Kapolda DKI Jakarta tahun 2015, Tito
menyediakan taman aspirasi di depan Istana Presiden di kawasan Monas
agar massa demontrasi tidak melakukan unjuk rasa di jalan raya, apalagi
di jalan utama seperti jalan Sudirman dan jalan MH Thamrin yang menjadi
simpul transportasi Jakarta.
"Kami pun sudah mengusulkan kepada ketua DPR untuk membuat tempat
demontrasi di dalam kawasan areal gedung wakil rakyat di Senayan. Kan
tanahnya masih luas di sana. Buat aja tempat demontrasi, siapkan kantin
untuk orang berjualan. Apalagi demontrasi saat ini sudah menjadi bisnis
sendiri. Siapkan juga ruang bagi wartawan untuk meliput," kata Kapolri
yang didampingi moderator Burzah Zarnubi.
Kapolri mengusulkan hal itu karena selama ini jika ada unjuk rasa
dilakukan di pintu gerbang gedung DPR dimana massa demo menutup jalan
Gatot Subroto yang juga menjadi simpul transportasi di Jakarta. Sehingga
bisa menimbulkan kemacetan seluruh Jakarta.
"Sejak menjadi Kapolda DKI Jakarta, kami melarang demontrasi di
bunderan Grand Indonesia karena itu simpul transportasi Jakarta. Karena
kemacetan yang ditimbulkan banyak menimbulkan kerugian masyarakat. Bisa
saja ada rakyat yang terpaksa melahirkan di dalam mobil di jalan raya
akibat kemacetan parah. Untung saja masyarakat kita masih bersifat
nrimo. Jika rakyat kita mudah mengajukan tuntutan hukum yang dikenal
sebagai "Ligitation Hungry society" maka polisi yang selalu menjadi
sasaran tuntutan. Ini yang menambah beban kepolisian menghadapi tuntutan
masyarakat," katanya.
Oleh karena itu, selaku Kapolri meminta kepada semua kepala daerah
dan ketua wakil rakyat untuk menyediakan tempat demontrasi bagi semua
elemen masyarakat yang mau menyampaikan aspirasi dan tuntutannya. Karena
sudah disediakan tempat demontrasi maka Polri bisa melarang demontrasi
atau "long march" yang mengganggu ketertiban umum.
Berita Terkait
Mendagri minta pemda salurkan THR-Gaji 13 tepat waktu
Selasa, 19 Maret 2024 8:38 Wib
Tito Karnavian ingatkan kewaspadaan terhadap terorisme harus tetap dijaga
Selasa, 20 Februari 2024 23:02 Wib
Istana sebut Tito miliki kualifikasi jalankan tugas Menko Polhukam
Jumat, 2 Februari 2024 16:43 Wib
Mendagri ungkap asal pasokan senjata KKB di Papua
Kamis, 25 Mei 2023 12:53 Wib
Mahfud: video viral hubungkan KUHP-vonis Sambo seperti fitnah
Kamis, 16 Februari 2023 14:56 Wib
Mendagri terbitkan instruksi penghentian PPKM
Sabtu, 31 Desember 2022 13:18 Wib
Mahfud tegaskan asing tak boleh miliki pulau di Indonesia
Kamis, 22 Desember 2022 13:34 Wib
Mendagri resmikan tiga provinsi baru di Papua
Jumat, 11 November 2022 10:54 Wib