Gubernur Sumsel protes pembagian DBH migas

Palembang (Antarasumsel.com) - Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin memprotes persentase pembagian Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) terkait penurunan harga minyak dunia.

"Pengurangan DBH Migas karena pertimbangan harga minyak dunia turun harganya, sementara Sumatera Selatan sendiri dari produksi migasnya diketahui 80 persennya merupakan gas dan 20 persen minyak bumi," kata Alex di Palembang, Rabu.

Ia mengemukakan Sumsel merasa perlu menyampaikan protes mengingat potongan hingga Rp900 miliar pada DBH migas tahun lalu telah memaksa pemerintah provinsi memangkas sejumlah program kerja.

Beberapa program yang seharusnya selesai pada 2016 terpaksa molor karena keterbatasan dana kelola dalam APBD, bahkan ada yang tidak bisa dijalankan.

"Seperti Sekolah Jurnalistik Asia yang sudah ditargetkan pada 2016, belum bisa terlaksana. Belum lagi, keluhan masyarakat terkait jalan kabupaten/kota yang rusak," kata dia.

Pada tahun 2015, APBD Sumsel seharusnya sudah menembus Rp8 trilun tapi lantaran pengurangan dana bagi hasil migas senilai Rp800 miliar membuat hanya Rp7,2 triliun.

Alex Noerdin menilai skema DBH migas juga perlu direvisi karena kurang mengedepankan prinsip keadilan bagi daerah penghasil.

"Daerah penghasil minyak bumi hanya dapat 15 persen, dan 85 persen diserahkan ke pusat. Seharusnya 50 persen kembali ke daerah penghasil karena yang mengalami kerusakan lingkungannya yakni daerah penghasil," kata Alex.

Namun, terlepas dari hal itu, Alex mengakui bahwa Sumsel mendapatkan subsitusi dari pengurangan DBH migas tersebut, karena terdapat dana APBN sekitar Rp1 triliun di bidang pertanian, dan jalan tol senilai Rp4,2 triliun.

Selain itu, diperkirakan ada sekitar Rp40,4 triliun yang masuk ke Sumsel untuk pembangunan sejumlah infrastruktur penunjang Asian Games XVII tahun 2018, seperti jalur kereta api dalam kota (Light Rail Transit/LRT), Jembatan Musi IV, dan Jembatan Musi VI, dan Jembatan Layang. "Jika dihitung-hitung, masih lebih," kata Alex.