Pengamat minta pemerintah jaga konsisten pendidikan nasional

Jakarta (Antarasumsel.com) - Pengamat Pembangunan Nasional dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Syahrial Loetan meminta pemerintah untuk secara konsisten menjaga konsisten sistem pendidikan nasional.

"Kita minta agar pemerintah konsisten menjaga sistem pendidikan nasional," kata  dia saat ditemui pada acara Syukuran Tahun Baru di Kawasan Kalimalang, Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan sektor pendidikan terlihat cukup membingungkan karena pergantian menteri berdampak pada pergantian dan perubahan beberapa sistem pendidikan.

Misalnya, ujian nasional (UN) yang sebelumnya diwacanakan untuk dihapus, kini diberlakukan lagi oleh pemerintah. Akibatnya, bisa mempengaruhi kebijakan dari setiap sekolah dan guru di setiap daerah.

"Jadi banyak kejutan-kejutan. Misalnya UN yang sebelumnya hilang, kini diadakan lagi. Jadi sektor pendidikan belum bisa menjaga konsisten kebijakan yang menyangkut sistem yang diadopsi oleh anak didik," ungkap dia.

Menurut mantan Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu, sistem pendidikan di Indonesia perlu ditata ulang melalui pembentukan 'road map' pendidikan dasar dan menengah, minimal untuk periode 10 tahun ke depan.

Ia mengusulkan agar pemerintah belajar dari pengalaman sukses negara-negara maju di dunia dalam mengelola sektor pendidikan secara efektif dan komprehensif.

Di antaranya, sistem pendidikan di Finlandia yang tidak melakukan begitu ketat metode pendidikannya, namun mampu menjadi negara yang memiliki tingkat pendidikan terbaik di dunia.

"Jadi jangan korbankan murid-murid dengan perubahan-perubahan kurikulum yang dilakukan oleh menteri-menteri. Karena murid itu masa depan dan generasi penerus bangsa Indonesia," tegas Syahrial.

Memasuki tahun baru 2017, pemerintah daerah dan sekolah-sekolah di Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi UN bagi siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.

Pada awalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan moratorium terhadap UN. Sehingga pemberlakuan ujian akhir diserahkan kepada setiap sekolah, dan menjadi wewenang sekolah bersangkutan.

Namun kemudian, moratorium tersebut ditolak sehingga pemberlakuan UN kembali dilanjutkan.