Yogyakarta (Antarasumsel.com) - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengemukakan, Pemerintah Indonesia menempuh upaya diplomasi dengan pendekatan konstruktif serta menghindari kegaduhan dalam membantu menyelesaikan krisis Rohingnya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.
"Diplomasi dilakukan secara hati-hati dan tidak menimbulkan kegaduhan," kata Menteri Retno dalam orasinya sebagai penerima Anugerah Hamengku Buwono IX dalam Dies Natalis ke-67 UGM di Bangsal Srimanganti Keraton Yogyakarta, Jumat malam.
Menurut Retno, diplomasi dengan pendekatan yang konstruktif dan iklusif terbukti lebih efektif dalam upaya membantu penyelesaian konflik di Myanmar. Apalagi isu tersebut sangat sensitif serta menyangkut kedaulatan Myanmar dalam menentukan kebijakan negaranya.
"Kami tidak menggunakan 'microphone diplomacy' dalam membantu menangani isu di Negara Bagian Rakhine," kata dia.
Oleh sebab itu, kata dia, pada saat negara-negara lain banyak memilih menghujat secara keras terhadap setiap perkembangan isu di Rohingnya, maka Indonesia lebih memilih menempuh upaya diplomasi melalui komunikasi secara langsung dengan Konselor Negara Myanmar Aung San Suu Kyi di Naypidaw, Myanmar sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.
"Saya adalah menteri luar negeri pertama yang diterima Aung San Suu Kyi. Kami duduk bersama empat mata. Saya mengumpamakan pertemuan kami sebagai pertemuan 'knee to knee' karena saking dekatnya tanpa meja penghalang," kata Retno.
Berkat pertemuan yang dekat itu, Retno merasa lebih mudah melakukan diplomasi dengan memberikan berbagai masukan dan usulan kepada Aung San Suu Kyi untuk segera memperbaiki situasi krisis Rohingnya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. "Kami banyak berbicara mengenai situasi yang dihadapi Myanmar saat ini," kata dia.
Selain menyetujui masukan-masukan dari Pemerintah Indonesia yang disampaikan secara langsung, menurut dia, Pemerintah Myanmar bahkan mengapresiasi upaya yang ditempuh Indonesia melalui komunikasi intens dalam membantu memecahkan persoalan di negaranya.
Masukan yang disetujui Pemerintah Myamar di antaranya terkait usulan penyelenggaraan ASEAN Foreign Ministers Retreat yang akhirnya terselenggara pada 19 Desember di Yangon. Dalam pertemuan para menteri luar negeri itu, Indonesia mengusulkan segera dibuka akses bantuan kemanusiaan serta akses media secara bertahap dan terbatas di Myanmar.
"Kami juga meminta Myanmar memberikan 'update' informasi mengenai penanganan isu Rohingnya kepada wartawan dan usulan itu ditanggapi positif," kata dia.
Retno mengatakan misi yang ditempuh Pemerintah Indonesia untuk ikut memecahkan masalah konflik di Rohingnya, tidak lain merupakan amanat konstitusi bahwa Indonesia harus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
"Kami juga ingin memberikan contoh bahwa umat Buddha hidup secara damai dengan umat Islam di Indonesia," kata dia.
Berita Terkait
Kemenkumham pecat pegawai Rutan karena bawa sabu-sabu
Rabu, 31 Mei 2023 10:51 Wib
LP Bukittinggi bantah video viral pengakuan napi soal Mami Linda
Selasa, 4 April 2023 16:14 Wib
Napi perempuan di Palembang belajar membuat roti
Minggu, 6 November 2022 20:00 Wib
Napi bandar narkoba kabur dari LP Cipinang, diduga panjat pagar pakai kain sarung
Minggu, 30 Oktober 2022 21:01 Wib
70 anak di LP Anak Palembang terima remisi HAN 2022
Minggu, 24 Juli 2022 14:12 Wib
KPK eksekusi mantan pejabat Ditjen Pajak Dadan Ramdani ke LP Sukamiskin
Sabtu, 16 April 2022 11:42 Wib
Napoleon Bonaparte jalani eksekusi pidana penjara di LP Cipinang
Selasa, 16 November 2021 23:12 Wib
Kericuhan LP Perempuan Pontianak teratasi
Selasa, 28 September 2021 22:49 Wib