Ikan banyak karena kebijakan pemerintah

id Susi Pudjiastuti, ikan, Menteri Kelautan dan Perikanan, melimpahnya ikan, biota laut, kebijakan pemerintah, masa depan bangsa

Ikan banyak karena kebijakan pemerintah

Susi Pudjiastuti (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Jakarta (Antarasumsel.com) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan melimpahnya ikan dan biota laut di sejumlah kawasan perairan nasional merupakan bukti komitmen kebijakan pemerintah yang menjadikan laut sebagai masa depan bangsa.

"Ikan di sini sudah banyak karena kebijakan yang pemerintah buat. Saya berharap ini tetap seperti ini, bahkan lebih banyak lagi dan lagi. Pak Presiden (Joko Widodo) kita sangat komitmen ingin memproteksi melindungi sumber daya laut untuk menjadi masa depan bangsa ini," kata Menteri Susi dalam rilis di Jakarta, Sabtu.

Menteri Susi mengemukakan hal tersebut saat meresmikan ekowisata kebun kima di Pantai Teluk Tihlepuai, Negeri Morela, Kabupaten Maluku Tengah, Jumat (16/12).

Kebun Kima negeri Morella merupakan upaya nyata penggabungan konservasi jenis ikan dilindungi dengan pariwisata bahari yang berkelanjutan. Tujuan pengembangannya untuk pelestarian lingkungan, wisata bahari, stasiun penelitian, dan pengkayaan populasi kima.

Menteri Susi juga mengimbau kepada pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk konsisten menjaga kelestarian laut.

"Percuma saja kalau pemerintah pusat sudah larang, tapi pemerintah daerahnya mengijinkan. Perikanan bisa mati," katanya.

Dia juga mengimbau para nelayan untuk selalu berkoordinasi dalam mengawal keamanan lautnya.

Sebagaimana diketahui, KKP telah lama melaksanakan program "Coremap CTI" (Program Rehabilitasi dan Manajemen Terumbu Karang) yang merupakan salah satu upaya nyata pemerintah untuk menjaga kelestarian sumber daya dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kegiatan Coremap CTI berlangsung selama lima tahun, yang dimulai sejak tahun 2014.

Lokasi program itu mencakup tujuh kabupaten kota untuk wilayah timur (Pangkep, Selayar, Raja Ampat, Wakatobi, Biak, Buton, dan Sikka) dan tujuh kabupaten kota untuk wilayah barat (Tapteng, Nias Utara, Kepulauan Mentawai, Bibtan, Lingga, Natuna dan Kota Batam).

Sebelumnya, KKP juga menyatakan pemerintah Indonesia serius dalam mengembangkan potensi pariwisata bahari terutama yang berfokus pada aspek berkelanjutan dan bermanfaat bagi kesejahteraan warga.

"Indonesia saat ini secara serius mengembangkan potensi pariwisata. Salah satu yang menjadi keunggulan Indonesia adalah wisata bahari," kata Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja.

Untuk itu, ujar dia, kawasan konservasi yang ditargetkan menjadi tujuan wisata tentunya mengedepankan keberlangsungan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat.  
Ke depannya, KKP akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait mengenai persyaratan kawasan konservasi yang akan menjadi destinasi wisata di berbagai daerah di Republik Indonesia.