Pemkab OKU pangkas anggaran pendidikan

id pemkab oku, dprd oku, anggaran, pendidikan, siswa, pelajar

Pemkab OKU pangkas anggaran pendidikan

Sejumlah siswa SD Negeri 139 Palembang tengah serius mengerjakan soal ujian nasional di salah satu ruang kelas, Senin (6/5) (Foto Antarasumsel.com/13/Feny Selly)

Baturaja (Antarasumsel.com) - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan akan memangkas anggaran Dinas Pendidikan Nasional tahun 2017 sebesar Rp17 miliar karena adanya defisit anggaran.

"Akibat mengalami defisit anggaran maka dana yang dianggarkan untuk Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) setempat pada 2017 terpaksa ikut dipangkas atau dikurangi sebesar Rp17 miliar dibandingkan 2016," kata Ketua Komisi I DPRD Ogan Komering Ulu (OKU), Yopi Sahrudin di Baturaja, Senin.

Pihak dewan memohon maaf kepada masyarakat terutama dari dunia pendidikan karena anggaran untuk Dinas Pendidikan Nasional OKU pada 2017 hanya dapat disetujui sekitar Rp16 miliar.

Angka itu, kata Yopi, jauh berkurang dibandingkan pada 2016 yang mencapai Rp33 miliar.

"Sejak beberapa tahun terakhir anggaran untuk Diknas OKU memang terus berkurang, dimana 2014 angka yang kita anggarkan mencapai Rp53 miliar. Namun 2015 turun menjadi Rp40 miliar dan 2016 tinggal Rp33 miliar, serta 2017 dananya turun lagi menjadi hanya Rp16 miliar," katanya.

Meskipun demikian, sebagai mitra kerja, Yopi berharap, Diknas OKU tetap profesional menjalankan tugas, serta gunakan dana yang ada seefisien mungkin untuk kebutuhan mendesak.

Sementara menanggapi pemangkasan anggaran tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Nasional OKU, Mahyudin Helmy mengatakan, pihaknya memastikan hal itu tidak akan mempengaruhi kualitas pendidikaan di daerah setempat.

"Anggaran kerja di Diknas tahun ini berkisar belasan miliar rupiah saja. Namun hal itu tidak akan mengganggu kualitas pendidikan dan proses belajar mengajar ke siswa," kata Mahyudin.

Ia mengakui jika dibandingkan dengan tahun 2016, memang anggaraan kerja di Diknas OKU mengalami penurunan disebabkan dampak dari defisit anggaran daerah.

Sementara, menyikapi hal itu agar kualitas pendidikan dan proses belajar mengajar tetap baik adalah dengan cara mengurangi perjalanan dinas khususnya ke luar kota.

"Jadi dana yang ada terfokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan saja, seperti renovasi gedung sekolah yang rusak," kata Mahyudin.