Bekasi tekan potensi Silpa dengan data spasial

Bekasi (ANTARA Sumsel) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat, akan menekan besaran Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) melalui perencanaan pembangunan berbasis data spasial.

"Akurasi data spasial yang kita sedang garap ini 0,05 persen Bila dibandingkan mekanisme perencanaan pembangunan secara konvensional," kata Kepala Bappeda Kota Bekasi Jumhana Luthfi di Bekasi, Senin.

Menurut dia, kebijakan pembangunan yang dilakukan Pemkot Bekasi selama ini hanya dilakukan berdasarkan laporan data pendukung saja, sehingga kerap mengakibatkan pembengkakan anggaran akibat realisasi yang meleset.

Faktanya, kata dia, jumlah Silpa Pemkot Bekasi akibat perencanaan yang meleset pada 2015 mencapai Rp780 miliar lebih.

"Kan sayang anggaran yang seharusnya bisa terserap untuk kepentingan masyarakat, jadi mengendap di bank," katanya.

Dikatakan Luthfi, pihaknya saat ini tengah menginput data spasial dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang pelayananya berhubungan langsung dengan masyarakat.

SKPD itu di antaranya Dinas Tata Kota, Dinas Bangunan dan Permukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga dan Tata Air, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

"Itu adalah SKPD prioritas yang sedang kita input data spasialnya agar perencanaan kegiatannya efektif dan efisien," katanya.

Data spasial yang dihimpun pihaknya melalui SKPD telah dilengkapi teknologi pemetaan digital dan pemanfaatan data berdasarkan Sistem Informasi Geografis (SIG).
"Data spasial ini meliputi peta analog berupa topografi, peta tanah dan sebagainya dalam bentuk cetak. Pada umumnya memiliki referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin dan sebagainya," katanya.

Dikatakan Luthfi, hingga saat ini pengumpulan data spasial sudah mencapai 70 persen rampung dari sejumlah SKPD terkait.

"Ditargetkan data tersebut sudah bisa diluncurkan pada Desember 2016," katanya.