Aktivis: Sengketa agraria di Sumsel berpotensi konflik

Palembang (ANTARA Sumsel) - Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyatakan sengketa agraria antara masyarakat dan perusahaan perkebunan di Sumatera Selatan hingga kini belum diselesaikan berpotensi menimbulkan konflik.

"Sebagai contoh konflik antara warga Ogan Ilir dengan PT Perkebunan Nusantara VII dan aparat keamanan yang terjadi beberapa tahun lalu, telah menimbulkan sejumlah korban jiwa dan luka-luka di pihak warga itu, sewaktu-waktu bisa terjadi kembali," kata aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel Syarifudin Kobra, di Palembang, Senin.

Dia menjelaskan, sekarang ini masih terdapat sejumlah sengketa agraria di beberapa kabupaten di Sumsel, dan kondisi ini perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, pusat, dan semua pihak terkait.

Warga yang merasa lahannya diambil atau diserobot pihak perusahaan perkebunan milik negara maupun swasta terus berupaya melakukan gerakan perlawanan untuk mendapatkan kembali lahan mereka, dan gerakan perlawanan itu sewaktu-waktu bisa terjadi serta menimbulkan konflik, katanya lagi.

Dia menjelaskan, untuk memperjuangkan lahan yang bersengketa, warga menunggu momen yang tepat untuk menyiapkan sejumlah aksi unjuk rasa baik di kawasan perkebunan dan di sejumlah tempat lain seperti kantor pemda, dan gedung DPRD.

Menurutnya, hal itu dikhawatirkan kembali terjadi konflik antarpihak bersengketa yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa atau luka-luka.

Untuk mencegah terjadi konflik tersebut, diharapkan kepada pemerintah daerah dan pusat, serta pihak terkait untuk melakukan berbagai upaya yang bisa menyelesaikan sengketa agraria yang berkepanjangan itu dengan tuntas.

Menurutnya, berbagai sengketa agraria hingga kini belum diselesaikan dengan baik perlu segera dicarikan solusinya, sehingga konflik bisa dihindari serta kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif saat ini bisa tetap terpelihara dengan baik.