Jakarta (ANTARA Sumsel) - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah menerbitkan dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan satu Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang pelaksanaan tata cara pengampunan pajak dan keputusan mengenai bank persepsi.
Bambang di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, menyebutkan ketentuan mengenai pengampunan pajak tertera pada PMK Nomor 118 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU Pengampunan Pajak, PMK Nomor 119 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Wilayah NKRI, dan KMK Nomor 600 Tahun 2016 tentang Penetapan Bank Persepsi yang Bertindak Sebagai Penerima Uang Tebusan dalam rangka Pelaksanaan UU Pengampunan Pajak.
Bambang menyebut PMK Nomor 118/2016 murni mengenai prosedur tata cara pelaksanaan program pengampunan pajak. "PMK 118 lebih kepada detail. Seperti contoh formulir, proses pengisian, mekanisme prodesur mendapatkan surat sampai membayar uang tebusan," ujar dia.
Sedangkan dalam PMK Nomor 119/2016 mengenai penunjukkan bank, manajemen investasi, dan perusahaan efek sebagai "gateway" dari dana repatriasi.
Bambang menjelaskan, khusus untuk manajemen investasi dan perusahaan efek harus terafiliasi dengan bank yang juga ditunjuk sebagai bank persepsi kebijakan pengampunan pajak. "Artinya bank yang memenuhi syarat untuk menerima hasil repatriasi," kata Bambang.
Bank tersebut akan menampung dana repatriasi yang masuk lebih dulu, baru kemudian dana hasil repatriasi dikelola langsung oleh manajemen investasi dan perusahaan efek terkait.
Bank yang sudah menyetujui untuk bertindak sebagai bank persepsi untuk menampung dana repatriasi kebijakan pengampunan pajak sebanyak 18 bank.
Sementara KMK Nomor 600/2016 menjelaskan daftar bank yang bertindak sebagai bank persepsi untuk membayar uang tebusan dalam rangka pelaksanaan UU Pengampunan Pajak.
"Pada intinya sama dengan bank persepsi yang selama ini menerima setoran pajak. Jumlahnya ada 70-an lebih bank. Karena tugasnya hanya menerima pembayaran uang tebusan, alias sama dengan pembayaran setoran pajak biasa," kata Bambang.
Berita Terkait
OJK temukan 1.151 aktivitas keuangan ilegal di wilayah Sumbagsel
Senin, 15 April 2024 19:05 Wib
Tips melakukan transaksi keuangan di platform digital dengan aman
Selasa, 2 April 2024 20:06 Wib
Ini kiat dari OJK hindari modus pinjol dan investasi ilegal
Selasa, 2 April 2024 15:24 Wib
Kiat menggunakan THR secara bijak berdasarkan skala prioritas
Kamis, 28 Maret 2024 14:42 Wib
OJK sebut kerugian akibat investasi bodong capai Rp139,6 triliun sejak 2017
Selasa, 26 Maret 2024 10:28 Wib
Aceh harapkan BSI beri pelayanan terbaik pada PON
Selasa, 19 Maret 2024 21:12 Wib
BRI Palembang luncurkan program pasar ramadhan untuk mendorong inklusi keuangan
Senin, 18 Maret 2024 22:30 Wib
Satgas hentikan dua entitas lakukan kegiatan keuangan ilegal
Senin, 18 Maret 2024 12:23 Wib