Dirjen Otda: Apeksi harus perkuat koordinasi

Denpasar (ANTARA Sumsel) - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono meminta para wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) untuk perkuat koordinasi antarpemerintahan untuk perwujudan kesejahteraan seluruh masyarakatnya.
       
"Karena dengan koordinasi maka akan terbangun semangat kerja sama yang saling memberikan kemajuan antardaerah," kata Sumarsono saat membuka Musyawarah Kerja Komisariat Wilayah IV Apeksi ke-12 di  Denpasar, Bali, Kamis.
      
Dia mengatakan, semangat otonomi daerah yang sudah ada dan sedang dilaksanakan pemerintah daerah, terutama para pemerintah kota, agar tetap dijaga sebagai sebuah landasan pijak kebijakan pelaksanaan pemerintah daerah.
   
Semangat kerja sama antarpemerintah kota itu, sebagai implementasi dari semangat otonomi daerah yang tetap berada dalam koridor NKRI.
       
Semangat otonomi daerah untuk mempercepat pembangunan daerah yang dijadikan tema kegiatan ini, kata Sumarsono, harus benar-benar dijadikan sebagai sebuah semboyan yang nyata dalam implementasi.
       
Karena secara nasional bangsa ini dibangun di atas sebuah tujuan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Selain itu juga memajukan kesejahteraan umum masyarakatnya.
       
Dia menjelaskan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah memposisikan pemerintah daerah untuk menyediakan sejumlah instrumen layanan publik yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakatnya.
       
"Jangan malah otonomi daerah jadi ajang promosi kewenangan dan mengabaikan kepentingan kesejahteraan rakyat," katanya.
       
Dalam konteks itulah, koordinasi antarpemerintah, termasuk dengan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah harus dilakukan, untuk sejumlah kepentingan kerakyatan itu.
   
Dengan demikian, maka semangat otonomi daerah yang diarahkan kepada percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat bisa dicapai.
       
Sementara itu, Ketua Apeksi Komisariat Wilayah IV yang membawahi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) Bambang Irianto mengatakan koordinasi antarpemerintah kota di wilayah ini sudah sangat terbuka dan intens.
       
Hal itu terlihat dari sejumlah kebijakan dan program kerja sama yang sudah menjadi agenda Apeksi Komisariat wilayah IV ini.
       
"Kita punya program kerja sama semua bidang antarpemerintah kota silayah ini," kata Wali Kota Madiun ini.
       
Wakil Ketua Apeksi Korwil IV Jonas Salean  mengatakan, secara kelembagaan pemerintah kota memandang penting untuk terus merancang sejumlah kebijakan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan kemasyarakatan di daerah masing-masing.
       
Dalam konteks itu, para wali kota komisariat kerja IV yang meliputi 12 wilayah itu bersepakat untuk merancang sejumlah kebijakan untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah itu.
       
Dalam rapat kerja itu, kata Jonas Salean yang juga Wali Kota Kupang itu dibahas sejumlah program di antaranya konsolidasi organisasi dan program kerja, pelaksanaan upaya kerja sama untuk meningkatkan promosi inevestasi daerah.
       
Hal lainnya akan berkaitan dengan kerja sama pariwisaya, insutri, perdagangan, pendidikan dan kesehatan serta pengtolahan limbah perkotaan.
       
Selain itu, kata mantan Sekretaris Daerah Kota Kupang itu, juga dibahas kerja sama peningkatan informasi dan media massa, pengelolaan kekayaan budaya daerah, ketenagakerjaan, jaringan web site yang terintegrasi untuk sarana promosi potensi dan informasi inovasi teknologi.
       
Apeksi, kata dia,  juga terus bergulat dalam peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan kelembagaan.
   
Menurut Jonas, tata kelola pemerintahan yang baik yang akan bermuara kepada kesejahteraan rakyat, harus didukung dengan keberadaan sumber daya dan kelembagaan yang mumpuni.
       
Karena itulah, menjadi penting rapat kerja ini dilakukan untuk menghasilkan sebuah keputusan yang bisa dijadikan sebagai landasan pelaksanaan pembangunan daerah dengan semangat otonomi daerah.
       
Jonas mengatakan semangat otonomi daerah untuk pembangunan daerah dalam bingkai semangat kesejahteraan itu, penting juga didukung semua pihak.
       
"Karena itulah koordinasi lintas pemerintah kota perlu terus dilakukan," demikian Jonas Salean.